Daftar Artikel Arunika - Kategori : Hukum Pidana

Daftar Artikel ini telah melalui proses review yang dilakukan oleh para reviewer

Hilman Maulana Yusuf

Sistematisasi Ambang Batas Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional

...

Irwan Munir

Kuhp Nasional: Kepastian Hukum Yang Didambakan

...

Dharma Setiawan Negara

Pembaruan Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional

...

Marsinta Uly

Pemaafan Hakim (judicial Pardon) Dalam Kuhp Nasional: Implikasi Dan Tantangan Dalam Sistem Peradilan Indonesia

...

Hilman Maulana Yusuf

Progresivitas Hukum Responsif Dalam Penerapan Asas Legalitas Materiil

...

Hilman Maulana Yusuf

Hakim Bukanlah Petugas Stempel Penghukuman

...

Mohammad Khairul Muqorobin

Implikasi Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Putusan Pengadilan Pasca Berlakunya Kuhp Nasional

...

Fahmiron

Implikasi Konsepsi Pemaafan Hakim Terkait Berlakunya Kuhp Nasional Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

...

Kadek Dwi Krisna Ananda

Jurimetri Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Berdasarkan Kuhp Nasional

...

Adrian Kristyanto Adi

Implikasi Perluasan Yurisdiksi (pasal 4 Huruf C Kuhp Nasional) Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia

...

Romi Hardhika

Menggugat Larangan Analogi Dalam Kuhp Nasional

...

Muhammad Farizal

Korporasi Sebagai Pelaku: Telaah Kritis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Buku I Kuhp Nasional

...

Dwi Bintang Satrio

Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Pasal 131 Kuhp Nasional Terkait Penjatuhan Pidana Pada Delik Tertinggal

...

Gillang Pamungkas

Konstruksi Baru Pemidanaan Yang Adil Dan Proporsional Dalam Kuhp Nasional

...

Jessyca Fatmawaty Hutagalung

Eksistensi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dari Perspektif Pluralisme Hukum Dan Tantangan Implementasi Dalam Kuhp Nasional

...

Didik Nursetiawan

Era Baru Kuhp Nasional: Perubahan Paradigma Pemidanaan Menyongsong Putusan Hakim Yang Berkeadilan

...

Eka Aditya Darmawan

Batasan Dan Tata Cara Penyitaan Kekayaan Atau Pendapatan Terpidana Yang Tidak Memenuhi Putusan Pidana Denda

...

Bagus Mizan Albab

Selayang Pandang Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Kuhp Baru Dikaitkan Dengan Teori Tujuan Hukum

...

Gerry Geovant Supranata Kaban

Implikasi Konsep Rechterlijk Pardon Terhadap Sistem Pemidanaan Di Indonesia Pasca Pemberlakuan Kuhp Nasional

...

Dismas Lukito Ornasto

Pemidanaan Yang Adil Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Disabilitas Mental

...

Cakra Budi Prasetyo

Menimbang Rasa Keadilan Dan Kemanusiaan: Implikasi Rechterlijk Pardon Dalam Kuhp Nasional Terhadap Sistem Peradilan Pidana

...

Andi Ramdhan Adi Saputra

Peran Hakim Menegakkan Keadilan Dalam Perspektif Pasal 53 Dan 54 Kuhp

...

Rohmat

Pidana Pengawasan: Mencapai Keadilan Rehabilitatif Melalui Pemidanaan Non-pemenjaraan?

...

Bayu Akbar Wicaksono

Penyikapan Hakim Terhadap Konsep Monoistis Atau Dualistis Kuhp Nasional

...

Adji Prakoso

Menelisik Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Pembayaran Ganti Rugi Di Kuhp Baru

...

Christa Yulianta Prabandana

Reformulasi Pedoman Pemidanaan Pada Ancaman Pidana Penjara Tunggal: Mewujudkan Fleksibilitas Pemidanaan Berkeadilan Restoratif

...

FIRDAUS ZAINAL

Penegasan Pengaturan Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Kuhp Baru

...

Wienda Kresnantyo

Pemidanaan Blashphemy Law Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp

...

Indra Tua Hasangapon Harahap

Penerapan Pasal 53 Ayat (2) Kuhp Nasional Terhadap Penarikan Delik Aduan Yang Melewati Batas Waktu

...

Muhammad Nurulloh Jarmoko

Peran Hakim Untuk Menumbuhkan Rasa Penyesalan Dan Membebaskan Rasa Bersalah Terpidana Dalam Tujuan Pemidanaan Kuhp Nasional

...

A Aulia Rahman

Pidana Kerja Sosial: Peluang Dan Tantangan

...

Arizal Anwar

Konsep Pemaafan Hakim (rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Kuhpidana Nasional

...

Juliani Fransiska

Dari Teks Ke Konteks: Integrasi Living Law Dalam Prosedur Beracara Mahkamah Agung

...

Jatmiko Pujo Raharjo

Pidana Bersyarat Versus Pidana Pengawasan (serupa Tapi Tak Sama)

...

Jerry Thomas

Pergeseran Paradigma Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Adil Dan Berkeadilan Dalam Bingkai Pidana Mati

...

Catur Alfath Satriya

Implikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Putusan Hakim

...

Mula Warman Harahap

Happy Ending Verdict Pidana: Solusi Penerapan Judicial Pardon Kuhp Nasional Dalam Mengurangi Cognitive Dissonance

...

Harsa Khairu

Saat Negara Bicara Mental Health : Analisis Yuridis Terhadap Kuhp 2023

...

Fitrah Akbar Citrawan

Menanti Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Menyongsong Berlakunya Kuhp Nasional

...

Yuzak Eliezer Setiawan

Nilai Sebuah Pengakuan Bersalah Terdakwa Dan Pedoman Pemidanaan Yang Terukur: Mengubah Fakta Menjadi Angka

...

M. Adli Hakim H

Kuhp Nasional Sebagai Mekanisme Pendingin Entropi Sosial: Fenomena Masyarakat Dalam Perpektif Filsafat Hukum Kedua Termodinamika

...

Ibrahim Munib

Peran Penting Pemerintah Daerah Dalam Mengaktualisasikan Hukum Adat Di Kuhp Nasional

...

Denny Budi Kusuma

Analisis Penerapan Kuhp Nasional Sebagai Solusi Kelebihan Kapasitas Lapas Dan Disparitas Pemidanaan

...

Natanael

Ketika Vonis Dipertanyakan: Pedoman Pemidanaan Sebagai Upaya Mewujudkan Keterjelasan Putusan Hakim

...

Hanif Ibrahim Mumtaz

Tantangan Transformasi Paradigma Hakim Terhadap Penerapan Pidana Denda Dalam Kuhp Nasional Pada Tindak Pidana Ringan

...

Arif Rachman Nur

Menyelisik Tidak Mampu Bertanggungjawab Dan Kurang Mampu Bertanggungjawab Dalam Kuhp Baru

...

Ahmad Wiranto

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Penyandang Disabilitas Mental Dan/atau Intelektual Pasca Berlakunya Kuhp Nasional

...

Christopher E. G. Hutapea

Kuhp Nasional: Pedoman Pemidanaan - Sarana Bagi Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan

...

Radityo Muhammad Harseno

Pembaruan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional: Peran Strategis Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

...

Novritsar Hasintongan Pakpahan

Akomodasi Hukum Adat Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Untuk Mendukung Restorative Justice

...

Halaman

Hukum Pidana

Hukum Perdata

Hukum Tata Negara

Hukum Administrasi Negara

Hukum Acara

Hukum Bisnis

Hukum Lingkungan

Hukum Pertambangan

Hukum Internasional

Hukum Lainnya

Kode Etik

L o a d i n g ... Please Wait ...

Pedoman

Pedoman