Latar Belakang

Pembelian game di PlayStation Store hanya memberikan lisensi penggunaan, dan bukan pengalihan hak milik atas game tersebut [1] [2]. Konsumen membayar untuk mengunduh dan memainkan game dengan syarat yang ditetapkan sepihak oleh penyedia platform dalam End User License Agreement (EULA) [1]. Penelitian atas 100 Terms of Service platform daring menemukan bahwa sebagian kontrak tidak mendeskripsikan konten digital yang ditawarkan [3]. Karena penyedia platform dan konsumen berada di yurisdiksi berbeda dan terikat melalui clickwrap agreement berklausul baku, hubungan ini mengandung unsur asing dan menjadi objek kajian dalam Hukum Perdata Internasional (HPI).

Permasalahan hukum muncul ketika penyedia platform secara sepihak membatasi, membekukan atau bahkan menghentikan akses layanan tanpa prosedur pembuktian kesalahan yang adil. Hal ini diperparah dengan pencantuman klausul pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum) asing yang menunjuk yurisdiksi dari penyedia platform [1], sehingga muncul pertanyaan HPI tentang hukum mana yang berlaku dan forum mana yang layak bagi konsumen Indonesia. Pencabutan lisensi sepihak tanpa pengembalian dana dapat dikualifikasikan sebagai klausul eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari kewajiban memenuhi prestasi [4], [5] tetapi pengujiannya bergantung pada hukum yang ditetapkan sebagai lex causae. Akibatnya, konsumen kehilangan akses terhadap perangkat lunak digital yang telah dibayar lunas tanpa kepastian kompensasi maupun akses keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini merumuskan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana asas HPI dan Pasal 18 UU ITE menentukan hukum yang berlaku atas perjanjian lisensi game digital yang memuat klausul pilihan hukum asing? Kedua, bagaimana klausul pilihan forum asing diuji berdasarkan prinsip perlindungan pihak yang lemah dan akses keadilan, dengan mempertimbangkan asas dan instrumen Internasional? Tulisan ini bertujuan menentukan hukum yang berlaku bagi konsumen Indonesia, dan menganalisis implikasi pilihan forum asing terhadap hak konsumen.

Kualifikasi, Titik Taut, dan Penentuan Hukum yang Berlaku

Penyelesaian perkara HPI dimulai dengan menentukan unsur asing, mengkualifikasikan fakta ke dalam kategori hukum tertentu, lalu menentukan hukum yang berlaku (lex causae) melalui titik taut [6]. Titik taut primer menunjukkan bahwa suatu perkara mengandung unsur asing, sedangkan titik taut sekunder menentukan sistem hukum yang mengaturnya [6]. Pada sengketa PlayStation Store, titik taut primer tampak pada domisili konsumen di Indonesia dan kedudukan penyedia platform di luar negeri, yang diperkuat dengan klausul pilihan hukum asing dalam EULA.

Untuk melihat kualifikasi menentukan kerangka hukum yang dipakai. Bisa dilihat dari hubungan gamer dengan penyedia platform yang dapat dikualifikasikan sebagai kontrak lisensi, kontrak konsumen, atau kontrak elektronik. Karena konsumen membeli untuk penggunaan pribadi dan syaratnya disusun sepihak sebagai klausul baku, kualifikasi yang tepat adalah kontrak konsumen elektronik berklausula baku [7], [8]. Kualifikasi ini penting karena HPI melihat kontrak konsumen secara khusus, sehingga kebebasan memilih hukum tidak berlaku sama seperti pada kontrak antarapelaku usaha [9].

Adanya dua titik taut sekunder dalam sengketa ini. Pertama, Klausul pilihan hukum dalam EULA yang menunjukkan hukum Hong Kong (lex voluntatis) [1]. Kedua, Pasal 18A UU ITE yang menunjuk hukum Indonesia bagi kontrak elektronik Internasional berklausa baku yang memiliki titik taut dengan Indonesia, antara lain pengguna dari wilayah Indonesia [7]. Pada website PlayStation Indonesia menjadi bukti bahwa kegiatan usaha diarahkan ke Konsumen Indonesia, sehingga titik taut ke arah hukum Indonesia terpenuhi.

Kebebasan memilih hukum tidak bersifat mutlak karena dibatasi aturan memaksa dan ketertiban umum negara [10], [11]. Pendekatan serupa dapat dilihat pula dalam pasal 6 Rome I, yang melarang pilihan hukum untuk menghilangkan perlindungan memaksa dari hukum tempat konsumen berdomisili [9][12]. Dalam kerangka Pasal 18A UU ITE dapat dipahami sebagai overriding mandatory provision, yaitu aturan yang dinilai negara begitu penting bagi kepentingan publiknya sehingga aturan tersebut berlaku apa pun hukum yang dipilih para pihak [12], [13]. Berbeda dengan ketertiban umum yang bekerja setelah hukum asing ditunjuk dengan cara mengesampingkannya [12]. Pasal 18A UU ITE bekerja lebih awal dengan menetapkan hukum Indonesia sebagai lex causae. Apabila titik taut Pasal 18A tidak terpenuhi, ketertiban umum tetap menjadi pengaman terakhir ketika penerapan hukum Hong Kong menghilangkan perlindungan konsumen yang mendasar [10], [11]. Dengan demikian, Hukum Indonesia, termasuk UUPK, menjadi dasar pengujian pembatasan akses pada bagian berikutnya.

Implikasi Pilihan Forum Asing dalam Sudut Pandang Hukum Perdata Internasional

Transaksi lisensi digital lintas batas menghadirkan sengketa kualifikasi dan yurisdiksi dalam ranah HPI. Dalam menganalisis suatu sengketa tersebut, seorang hakim haruslah menguji titik taut primer yang menunjukan bahwa suatu perkara mengandung unsur asing, sedangkan titik taut sekunder menentukan hukum yang berlaku [6]. Pada sengketa lisensi PlayStation Store, titik taut primer terlihat pada domisili konsumen di Indonesia dan kedudukan dari penyedia platform di luar negeri. Sedangkan titik taut sekunder yang adalah klausul pilihan hukum dalam EULA yang menunjuk hukum Hong Kong, dan Pasal 18A UU ITE menunjuk hukum Indonesia bagi kontrak elektronik internasional dengan pengguna dari Indonesia [7]. Lebih lanjut dari titik taut sekunder bisa kita lihat pada halaman website tersebut terdapat wilayah khusus Asia Tenggara, dan semakin spesifik Indonesia dilihat dari Bahasa Indonesia yang digunakan dalam website tersebut, lalu pembayaran menggunakan mata uang Rupiah [1]. HPI mengakui adanya kebebasan berkontrak (lex voluntatis), namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak, terutama dalam kontrak baku konsumen (Business-to-Consumer) yang menempatkan posisi tawar konsumen secara timpang.

Ketentuan Pasal 18A UU ITE mewajibkan penerapan hukum Indonesia bagi setiap kontrak elektronik internasional yang menyasar pengguna dari wilayah Indonesia [7]. Ekosistem PlayStation Indonesia terdapat Bahasa Indonesia mulai dari penjualan produk, pembelian software, transaksi digital yang menggunakan mata uang Rupiah, serta penyesuaian promo hari raya nasional, dan ketentuan hukum yang memuat Bahasa Indonesia [1], [6]. Dari sudut pandang HPI, Pasal 18A UU ITE berfungsi sebagai overriding mandatory provision dan wujud doktrin ketertiban umum (public policy) [10], [13]. Sehingga hal tersebut Pasal 18A UU ITE dapat mengesampingkan pilihan hukum asing dalam EULA dan memberlakukan UUPK Indonesia untuk menilai keabsahan sengketa lisensi tersebut.

Mengenai pilihan forum (choice of forum), memaksa konsumen Indonesia beracara di pengadilan asing merupakan hambatan yang nyata terhadap akses keadilan (barrier to access to justice) yang melanggar prinsip perlindungan pihak yang lemah (protection of the weaker party) dalam HPI [6]. Untuk menyeimbangkan posisi tersebut, lembaga peradilan nasional berwenang mengesampingkan klausul forum eksklusif asing melalui doktrin forum non conveniens [6]. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bayu Seto Hardjowahono, doktrin ini memberikan diskresi kepada hakim untuk menyatakan forum asing tidak tepat apabila membebani konsumen secara tidak proporsional. Sehingga dengan kombinasi ketertiban umum (public policy) [11] dan forum non conveniens, maka konsumen Indonesia tetap memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan gugatan ganti rugi di pengadilan negeri setempat.

Penutup

Perjanjian lisensi digital melahirkan hak kontraktual yang wajib dilindungi oleh hukum positif Indonesia. Penghentian akses secara sepihak sebagaimana terjadi pada kasus game The Crew dan Destruction AllStars merupakan tindakan wanprestasi yang melanggar klausul eksonerasi dalam UUPK. Dalam perspektif HPI, penunjukan pilihan hukum dan forum asing tidak dapat dijadikan perisai absolut oleh penyedia platform. Melalui ketentuan Pasal 18A UU ITE sebagai aturan memaksa (mandatory rules), doktrin ketertiban umum (public policy), serta doktrin forum non conveniens, pilihan hukum dan forum asing yang merugikan konsumen di Indonesia dapat dikesampingkan demi menjamin asas keadilan dan hak atas peradilan bagi konsumen digital di Indonesia.

Referensi

[1] K. Wis̀niewska and P. Pałka, “The impact of the Digital Content Directive on online platforms’ Terms of Service,” Yearbook of European Law, vol. 42, hal. 388–406, 2023, doi: 10.1093/yel/yead004.

[2] “Software EULA (Indonesia).” Accessed: Nov. 01, 2026. [Online]. Available: https://www.playstation.com/en-id/legal/software-eula/

[3] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999.

[4] Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026,” 2026.

[5] Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2019 Tentang perdagangan Melalui Sistem elektronik,” 2019.

[6] Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik,” 2019.

[7] J. Middler, “Ubisoft says players suing over The Crew shutdown shouldn’t have expected to own the game forever | VGC.” Accessed: Nov. 01, 2026. [Online]. Available: https://www.videogameschronicle.com/news/ubisoft-says-players-suing-over-the-crew-shutdown-shouldnt-have-expected-to-own-the-game-forever/

[8] M. Stewart, “PS5 Exclusive Destruction AllStars Has Been Delisted And Is Shutting Down This Fall.” Accessed: Nov. 01, 2026. [Online]. Available: https://gameinformer.com/2026/05/26/ps5-exclusive-destruction-allstars-has-been-delisted-and-is-shutting-down-this-fall

[9] B. S. Hardjowahono, Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu, Kelima., vol. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

[10] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE,” 2024.

[11] P. Nofriandi, “Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Accessed: Nov. 02, 2026. [Online]. Available: https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing

[12] S. A. Lasut, S. Margono, B. Ahoen, and A. Hutauruk, “Analisis Penerapan Pilihan,” Jun. 2026. [Online]. Available: http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

[13] Anindya Zakiyah, Aulia Indryani, Muhammad Ilham Pratama, and Sri Handayani, “Peranan Klausul Choice of law dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional: Perspektif Hukum Perdata Internasional,” Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, vol. 2, no. 4, hal. 219–235, Nov. 2025, doi: 10.62383/majelis.v2i4.1310.