Latar Belakang

Perceraian yang diputus pengadilan asing dapat menimbulkan perbedaan status personal, seseorang telah bercerai di negara asal putusan, tetapi masih dipandang terikat perkawinan di Indonesia. Persoalan bertambah ketika putusan memuat pengasuhan anak. Pengakuan status, pelaporan kependudukan, dan pelaksanaan penyerahan anak memerlukan dasar penilaian masing-masing.

Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Tab menggambarkan persoalan tersebut. Seorang ayah berkewarganegaraan Malaysia menggugat pengasuhan dan penyerahan anak di Indonesia berdasarkan putusan Malaysia serta doktrin vested rights. Ibu berkewarganegaraan Indonesia tidak mempersoalkan perceraian, tetapi menolak pengasuhan diberikan kepada ayah. Dengan merujuk kedaulatan teritorial, Majelis menyatakan perkawinan belum terbukti putus menurut hukum Indonesia karena perceraian belum dicatatkan, lalu menolak tuntutan pengasuhan kedua pihak. [1]. Bagaimana kesinambungan status cerai diterima dalam batas kedaulatan teritorial tanpa mengabaikan penyelesaian pengasuhan?

Pengakuan Status Cerai dan Kedudukan Pencatatan

Doktrin vested rights memberi dasar untuk mempertimbangkan pelanjutan keadaan hukum dan status personal yang terbentuk menurut hukum asing [2]. Kedaulatan teritorial membatasi pelaksanaan kekuasaan pengadilan asing di wilayah negara lain, penerimaan status cerai karena itu perlu dibedakan dari pelaksanaan paksa amar pengasuhan [3]. Penghormatan terhadap hak yang terbentuk perlu dinilai bersama kepentingan negara penerima, sehingga doktrin ini tidak mewajibkan penerimaan seluruh akibat putusan asing. [4].

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur pencatatan perceraian warga negara Indonesia (WNI) pada instansi negara setempat dan pelaporannya kepada Perwakilan RI. Jika negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi orang asing, Perwakilan RI mencatatnya. Hasil pencatatan dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak kembali ke Indonesia.

Dalam pertimbangannya, Majelis menghubungkan kewajiban tersebut dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan itu mengaitkan terjadinya perceraian beserta akibatnya dengan pendaftaran, dengan pengecualian bagi yang beragama Islam. Namun, definisi pengadilan (Pasal 1) dan ketentuan pengiriman salinan putusan (Pasal 35) menunjukkan rangkaian pengaturan perceraian domestik. Penerapan langsung akibat pendaftaran tersebut terhadap pelaporan perceraian asing kurang tepat.

Menurut penulis, pelaporan perceraian asing di Indonesia bersifat deklaratif, yaitu mencatat perceraian yang telah terjadi secara sah di negara asal. Karena itu, belum dilakukannya pelaporan tidak dengan sendirinya berarti para pihak masih terikat perkawinan menurut hukum Indonesia. Dalam perkara yang diajukan di Indonesia, hakim harus menilai putusan perceraian asing tersebut dan menentukan apakah status cerainya dapat diterima. Kewajiban pelaporan tetap harus dipenuhi, tetapi ketiadaan pelaporan tidak cukup menjadi satu-satunya alasan untuk menolak status cerai tanpa memeriksa putusan asing yang diajukan sebagai bukti.

Untuk pelaporan yang terlambat, Pasal 90 UU Adminduk mengatur denda, baik bagi perceraian domestik maupun asing. Denda tersebut merupakan sanksi atas keterlambatan, pasal itu tidak menetapkan bahwa perceraian baru diakui setelah dilaporkan. Kekurangan administrasi tetap dapat dilengkapi. Pasal 97 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 memungkinkan penerbitan surat keterangan pelaporan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) apabila perceraian telah dicatat pada instansi negara setempat tetapi belum dilaporkan kepada Perwakilan RI.

Kedaulatan Teritorial dan Daya Putusan Asing

Pasal 436 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) membatasi pelaksanaan langsung putusan asing dan membuka pengajuan perkara di pengadilan Indonesia. Putusan perceraian yang mengubah hubungan perkawinan berbeda dari amar kondemnator yang memerintahkan penyerahan anak. Penerimaan status cerai tidak memberi daya eksekusi otomatis kepada perintah penyerahan tersebut [5].

Putusan Malaysia dapat digunakan sebagai alat bukti surat mengenai perceraian dan penetapan pengasuhan di negara asal. Hakim perlu membedakan keaslian dokumen, perubahan status yang dibuktikannya, dan keterikatan pada kesimpulan pengasuhan. Dalam Tabanan, majelis menempatkannya sebagai fakta yang dinilai bebas. Comity atau penghormatan antarnegara memberi alasan untuk mempertimbangkannya, bukan kewajiban mengikuti seluruh amarnya. [6].

Pengakuan putusan asing dapat ditolak apabila akibat hukumnya bertentangan dengan prinsip mendasar hukum Indonesia. Inilah fungsi ketertiban umum dalam HPI. Namun, tidak setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang wajib ditaati di Indonesia dapat dijadikan alasan penolakan atas dasar ketertiban umum. [7] Karena itu, belum dilaporkannya perceraian tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran tersebut. Hakim harus menjelaskan prinsip mendasar yang dilanggar dan bagian putusan yang pengakuannya ditolak. Jika penolakan hanya menyangkut amar pengasuhan anak, hal itu tidak dengan sendirinya menjadi alasan untuk menolak pula pengakuan status cerainya.

Hak Asuh dan Perlindungan Anak

Menurut penulis, putusan Tabanan perlu memperhatikan sikap ibu yang tidak mempersoalkan perceraian, bahkan meminta agar perkawinan dinyatakan telah putus dalam petitum rekonvensi. Perceraian itu juga didukung oleh putusan cerai asing. Sikap ibu dan kedua dokumen tersebut dapat menjadi bahan bagi hakim untuk menilai penerimaan status cerai di Indonesia. Namun demikian, Hakim tetaplah harus memeriksa keaslian dan isi dokumen, memastikan bahwa perceraian telah diputus secara final, serta menilai ada tidaknya alasan hukum untuk menolak pengakuannya.

Selanjutnya, pembatasan eksekusi langsung putusan asing dapat dibenarkan. Namun, kekurangan pencatatan tidaklah cukup menjadi satu-satunya alasan dalam pertimbangan untuk menolak pengakuan status cerai dan tuntutan pengasuhan. Pintu penyelesaian yang dapat diambil ialah menilai penerimaan status sebagai persoalan pendahuluan dalam perkara tersebut. Jika status tersebut diterima, hakim selanjutnya dapat menyatakan perkawinan telah putus sesuai petitum rekonvensi (amar deklaratif), kemudian memutus sengketa pengasuhan berdasarkan pemeriksaannya sendiri dan kepentingan anak. Pengakuan ini menegaskan perceraian yang telah diputus di Malaysia. Setelah persoalan status dan pengasuhan diselesaikan melalui putusan, pelaporan kepada Disdukcapil tetap dilakukan agar perubahan status perkawinan tercatat dalam administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penentuan pengadilan yang berwenang mengadili perlu dibedakan dari penentuan hukum yang digunakan untuk memutus pengasuhan anak. Dalam perkara Tabanan, penulis berpendapat bahwa hukum Indonesialah yang diterapkan dengan bertolak dari status anak yang telah dinyatakan sebagai WNI (amar putusan rekonvensi). Hal ini didasarkan pada pembacaan Pasal 62 jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut dibaca bersama prinsip nasionalitas, yang menautkan status personal seseorang dengan hukum negara kewarganegaraannya [8]. Jika anak juga memiliki kewarganegaraan negara lain, hakim perlu menjelaskan kewarganegaraan mana yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum pengasuhannya.

Penerapan hukum pengasuhan perlu disertai penilaian terhadap tempat tinggal biasa anak (habitual residence), yakni lingkungan tempat kehidupan sehari-harinya berpusat. Hubungan dengan pengasuh, keterikatan sosial, dan kestabilan lingkungan hidup membantu hakim menilai kesinambungan pengasuhan serta dampak pemindahan anak [9].

Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menempatkan kepentingan anak sebagai dasar penyelesaian perselisihan pengasuhan. Belum dicabutnya kekuasaan orang tua belum menjawab siapa yang menjalankan pengasuhan sehari-hari. Hakim perlu menilai keselamatan, kesinambungan perawatan, serta hubungan anak dengan kedua orang tua. Perlindungan anak tetap diperlukan selama sengketa, meskipun persoalan status cerai belum selesai. Pasal 14 UU Perlindungan Anak menjamin hak pengasuhan dan hubungan dengan kedua orang tua, sedangkan Pasal 30–31 memungkinkan pengawasan melalui penetapan pengadilan apabila orang tua melalaikan kewajibannya.

Dalam perkara Tabanan, provisi berupa akses ayah untuk bertemu anak ditolak karena dinilai menyangkut pokok perkara. Permintaan tindakan sementara perlu menjelaskan kebutuhan perlindungan selama pemeriksaan dan sifat sementara tindakan yang dimohonkan, dengan membedakannya dari penentuan pengasuhan dalam putusan akhir.

Penutup

Vested rights memberi dasar untuk menghormati status cerai yang telah terbentuk di luar negeri, sedangkan kedaulatan teritorial membatasi pelaksanaan paksa putusan asing di Indonesia. Menurut penulis, hakim perlu menilai penerimaan status cerai dalam perkara yang sama dengan sengketa pengasuhan tersebut. Jika status itu diterima, pengasuhan diputus berdasarkan hukum yang berlaku dan kepentingan terbaik anak. Ketiadaan pelaporan tidak cukup menjadi alasan satu-satunya untuk menolak pengakuan status cerai. Pelaporan kepada Disdukcapil tetap dilakukan untuk memperbarui administrasi kependudukan, sementara perlindungan mendesak bagi anak perlu tetap diberikan selama sengketa berlangsung.

Referensi

[1] Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Tab. Indonesia: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020. Accessed: Oct. 16, 2026. [Online]. Available: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf1c0a3d 7b4c8daaee7313730323135.html

[2] P. Dane, “Vested Rights, ‘Vestedness,’ and Choice of Law,” Yale Law J., vol. 96, no. 6, pp. 1191–1275, 1987.

[3] A. Mills, “Justifying and Challenging Territoriality in Private International Law,” in Philosophical Foundations of Private International Law, Oxford University PressOxford, 2024, pp. 174–196. doi: 10.1093/oso/9780192858771.003.0009.

[4] F. Berner, “Choice of law rules under pressure–the growing power of state interests and vested rights in private international law,” Journal of Private International Law, vol. 22, no. 1, pp. 110–131, 2026, doi: 10.1080/17441048.2026.2643023.

[5] D. R. Himmah and J. Wibisono, “Recognition and Enforcement of Foreign Court Judgments in Civil and Commercial Matters: An Indonesian Private International Law Perspective,” Indonesian Journal of International Law, vol. 20, no. 3, May 2023, doi: 10.17304/ijil.vol20.3.5.

[6] A. Purwadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016.

[7] S. Wahyuni, “Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, vol. 3, no. 1, Jun. 2014, doi: 10.14421/sh.v3i1.1947.

[8] Sugeng, Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia, 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.

[9] I. N. Sujana and N. N. S. Puspadewi, “Choice of Law for Child Custody in Indonesia’s Mixed Marriages: A Best-Interests-Anchored Cascade,” International Journal of Law and Society, vol. 5, no. 2, pp. 307–324, Jul. 2026, doi: 10.59683/ijls.v5i2.173.