Latar Belakang

Perdagangan internasional sering melibatkan pelaku usaha dari berbagai negara. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan kepercayaan lintas yurisdiksi. Arbitrase internasional diminati karena forum tersebut dinilai netral dan putusannya dapat diakui serta dilaksanakan di negara lain.

Konvensi New York 1958 menjadi dasar utama. Meski demikian, keberhasilan mekanisme ini masih bergantung pada hukum nasional dan peran pengadilan di negara tempat pelaksanaan putusan arbitrase dimohonkan. Di Indonesia, hal tersebut diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

Kajian ini menganalisis netralitas forum dan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam praktik peradilan Indonesia. Pendekatan yuridis normatif-komparatif digunakan melalui analisis peraturan, putusan pengadilan dan perbandingan terbatas terhadap praktik negara lain. Dengan demikian, pembahasan akan difokuskan pada: bagaimana pilihan tempat kedudukan arbitrase memengaruhi netralitas forum serta bagaimana pengadilan Indonesia menerapkan syarat pengakuan/pelaksanaan dan pengecualian ketertiban umum.

Netralitas Forum sebagai Daya Tarik Arbitrase Internasional

Netralitas forum penting saat salah satu pihak tidak ingin berperkara di pengadilan negara lawan karena kekhawatiran terkait perlakuan yang adil. Dalam arbitrase, para pihak bebas memilih forum dan arbiter yang dianggap netral dan kredibel serta menyepakati tata cara. Pilihan ini mengurangi ketergantungan pada pengadilan nasional salah satu pihak, meskipun netralitas masih dipengaruhi hukum dan pengawasan pengadilan yang mendasari proses arbitrase.

Istilah seat of arbitration merupakan tempat kedudukan hukum arbitrase, bukan sekadar tempat sidang. Seat of arbitration mengaitkan arbitrase dengan sistem hukum tertentu, menentukan hukum acara yang berlaku, dan menunjuk pengadilan yang mengawasi, termasuk saat ada permohonan pembatalan putusan [1]. Oleh karena itu, pemilihannya memengaruhi tingkat prediktabilitas proses dan sejauh mana pengadilan dapat ikut campur tangan.

Popularitas London dan Singapura menunjukkan pentingnya reputasi sistem hukum dalam menciptakan iklim yang mendukung arbitrase. Survei Arbitrase Internasional 2025 mencatat 34% responden memilih London sebagai seat of arbitration dan 31% memilih Singapura [2]. London didukung oleh tradisi hukum komersial dan Arbitration Act 2025 [3]. Sementara Singapura mengandalkan International Arbitration Act 1994 dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) [4]. Survei ini tentunya bukan jaminan bahwa kedua tempat tersebut selalu paling cocok untuk setiap sengketa. Reputasi juga terbentuk dari konsistensi pengadilan dalam menghormati perjanjian arbitrase dan membatasi intervensi yang tidak perlu [5].

Bagi hakim Indonesia, prinsip ini berlaku ketika sengketa berada dalam cakupan perjanjian arbitrase. Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase menjadi dasar ketentuan tersebut. Hakim perlu memastikan keberadaan dan ruang lingkup perjanjian sebelum memeriksa pokok sengketa. Relevansi ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil UU Arbitrase yang menegaskan kriteria teritorial dalam menentukan sifat internasional suatu putusan arbitrase. Penegasan tersebut penting untuk membedakan putusan arbitrase nasional dan internasional serta menentukan rezim hukum dan prosedur pelaksanaannya. Dengan demikian, konsistensi penerapan ketentuan arbitrase tidak hanya menghormati pilihan kontraktual para pihak, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia.

Perkara Karaha Bodas Company v. Pertamina menunjukkan perbedaan kewenangan pengadilan di negara seat of arbitration dan negara tempat pelaksanaan putusan. Arbitrase berkedudukan di Jenewa dan menghasilkan putusan pembayaran sekitar US$261,1 juta. Pengadilan Amerika Serikat menyatakan bahwa pembatalan oleh pengadilan Indonesia sebagai negara non-seat tidak otomatis menghalangi pelaksanaan putusan tersebut [6]. Perkara ini menegaskan bahwa pembatalan oleh pengadilan seat of arbitration dapat menjadi alasan penolakan berdasarkan Pasal V ayat (1) huruf e Konvensi New York, sedangkan pembatalan oleh pengadilan non-seat tidak otomatis menimbulkan akibat yang sama.

Efektivitas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dalam Kerangka Hukum Indonesia

Putusan arbitrase sering tidak dilaksanakan secara sukarela. Pemenang harus meminta pengakuan dan pelaksanaan di negara tempat aset pihak yang kalah berada. Pasal III Konvensi New York mewajibkan negara peserta mengakui putusan dan melaksanakannya sesuai aturan prosedural yang berlaku. Pasal V mengatur alasan terbatas untuk menolak pengakuan atau pelaksanaan. Aturan ini menjaga efektivitas putusan dan tetap melindungi hak prosedural serta prinsip fundamental negara tempat pelaksanaan.

Pasal 65 hingga Pasal 69 UU Arbitrase mengatur kewenangan dan tata cara pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pasal 65 menempatkan kewenangan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan Pasal 66 mengatur persyaratannya. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Secara khusus, Pasal 16 dan Pasal 19 PERMA mengatur prosedur permohonan eksekuatur serta menegaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan permohonan pemohon dan putusan arbitrase dengan berpedoman pada Pasal 66 UU Arbitrase. Dengan demikian, ketentuan nasional harus dibaca selaras dengan Konvensi New York, sehingga proses eksekuatur tidak bisa dimaknai sebagai kesempatan untuk memeriksa ulang pokok sengketa yang telah diputus oleh majelis arbitrase sebelumnya.

Masalah yang muncul kemudian mengenai ketertiban umum. Alasan ini sering digunakan untuk melindungi prinsip dasar hukum Indonesia, tetapi jika ditafsirkan terlalu luas, pengecualian tersebut bisa dipakai untuk menilai ulang isi sengketa. Panduan Sekretariat UNCITRAL menekankan perlunya memahami Konvensi New York sebagai dasar pengakuan dan pelaksanaan, dengan alasan penolakan harus dinilai sesuai ketentuan yang berlaku [7]. Hakim perlu menjelaskan norma dasar yang dilanggar dan bagaimana fakta perkara menyebabkan penolakan.

Perkara Astro Nusantara International B.V. dapat menjadi contoh nyata. Rangkaian putusan arbitrase mencakup anti-suit injunction yang memerintahkan penghentian proses litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan eksekuatur kemudian ditolak dengan alasan ketertiban umum dan campur tangan proses peradilan nasional [8]. Perkara ini menunjukkan ketegangan antara finalitas putusan dan batas kewenangan majelis ketika amar putusan arbitrase berpengaruh langsung terhadap proses peradilan di Indonesia. Pelajarannya bukan bahwa setiap anti-suit injunction otomatis tidak dapat dilaksanakan, melainkan bahwa bentuk amar, dasar kewenangan majelis arbitrase, dan alasan penolakan menurut hukum harus diperiksa secara spesifik.

Contoh lain adalah perkara Bankers Trust Company. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan eksekuatur dengan pertimbangan ketertiban umum, termasuk adanya perkara terkait yang sedang berjalan di pengadilan Indonesia [9], [10]. Apabila merujuk pada Konvensi New York, perkara ini menimbulkan pertanyaan apakah proses domestik saja sudah cukup untuk menolak pelaksanaan, atau perlu ada pertentangan nyata dengan prinsip dasar. Kedua perkara ini menunjukkan perlunya alasan penolakan yang jelas supaya ketertiban umum tidak menjadi pengecualian yang terlalu luas.

Implikasi bagi Fungsi Mengadili di Indonesia

Pengalaman dari perkara-perkara tersebut menempatkan hakim Indonesia pada posisi penting untuk menjaga kepercayaan pengguna arbitrase internasional. Jika netralitas forum bergantung pada pelaksanaan putusan yang efektif, maka efektivitas pelaksanaan itu bergantung pada penerapan hukum yang cermat oleh hakim. Hakim tidak hanya mengesahkan atau menolak putusan arbitrase begitu saja, namun harus menerapkan hukum dengan tepat dan disertai alasan jelas. Keseimbangan antara netralitas forum dan efektivitas pelaksanaan perlu dijaga agar arbitrase internasional tetap mempercayai sistem hukum Indonesia.

Pertama, ketika menangani sengketa yang terikat klausul arbitrase, hakim harus menilai apakah klausul itu ada dan sah, serta menentukan ruang lingkupnya, sebelum melihat pokok perkara. Kedua, saat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, hakim hanya boleh memeriksa syarat hukum dan alasan penolakan yang diakui, dan tidak boleh menilai ulang pokok sengketa. Jika ada alasan ketertiban umum, putusan harus menjelaskan prinsip dasar yang dimaksud serta kaitannya secara konkret dengan perkara. Ketiga, kasus Astro dan Bankers Trust menunjukkan bahwa penolakan eksekuatur dapat mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa lintas negara. Sementara itu, Karaha Bodas memperlihatkan perlunya membedakan kewenangan pengadilan di seat of arbitration dengan kewenangan pengadilan di tempat pelaksanaan permohonan.

Penutup

Daya tarik arbitrase internasional tidak hanya terletak pada fleksibilitas para pihak dalam memilih forum penyelesaian, tetapi juga pada jaminan netralitas melalui pilihan seat of arbitration serta kepastian batas kewenangan pengadilan. Dalam konteks Indonesia, efektivitas putusan arbitrase internasional sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan UU Arbitrase dan PERMA No. 3 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip Konvensi New York 1958. Penerapan asas ketertiban umum dalam menilai permohonan eksekuatur juga harus dilakukan secara proporsional. Dengan demikian, keseimbangan antara otonomi arbitrase dan kewenangan peradilan nasional menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan arbitrase internasional terhadap sistem hukum Indonesia.

Referensi

[1] UNCITRAL, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985, with Amendments as Adopted in 2006. Vienna: United Nations, 2008.

[2] Queen Mary University of London, School of International Arbitration, and White & Case LLP, 2025 International Arbitration Survey: The Path Forward—Realities and Opportunities in Arbitration. 2025. https://www.qmul.ac.uk/arbitration/research/2025-international-arbitration-survey/

[3] United Kingdom, Arbitration Act 2025, c. 4. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/4.

[4] Singapore, International Arbitration Act 1994, https://sso.agc.gov.sg/Act/IAA1994.

[5] L. C. Alcolea, “The King’s Courts as the fountain of justice and the supremacy of ordinary law: implications for English arbitration,” Arbitration International, vol. 41, no. 1, pp. 27–47, 2025, doi: 10.1093/arbint/aiae029.

[6] Karaha Bodas Co., L.L.C. v. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, 364 F.3d 274, United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, 2004.

[7] UNCITRAL, UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Vienna: United Nations, 2016.

[8] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 01 K/Pdt.Sus/2010, Astro Nusantara International B.V. v. PT Ayunda Prima Mitra, 24 Februari 2010.

[9] Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan No. 001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto No. 02/Pdt.P/2000/PN.JKT.PST, Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC v. PT Mayora Indah Tbk., 3 Februari 2000.

[10] E. Radjagukguk, “Implementation of the 1958 New York Convention in Several Asian Countries: The Refusal of Foreign Arbitral Awards Enforcement on the Grounds of Public Policy,” Indonesia Law Review, vol. 1, no. 1, 2011, doi: 10.15742/ilrev.v1n1.43.