Latar Belakang

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini beberapa konvensi internasional telah ditandatangani. Belakangan ini Negara Singapura yang tergabung dalam komunitas negara ASEAN gencar mengampanyekan Konvensi Singapura terkait Mediasi Internasional. Dalam praktik di dunia komersial internasional, terdapat sengketa di mana para pihak berasal dan tunduk pada sistem hukum nasional yang berbeda diselesaikan dengan Mediasi Internasional. Pada tanggal 12 September 2020, Konvensi Singapura (the Singapore Convention) yang dikenal juga dengan United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting From Mediation (Konvensi PBB tentang Perjanjian Internasional Pelaksanaan hasil dari Mediasi) telah disepakati oleh masyarakat internasional, walau Indonesia belum masuk di dalamnya [1]. Pada prinsipnya Konvensi Mediasi Singapura mengatur pengakuan dan pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian Mediasi Internasional (International Mediated Settlement Agreements (IMSAs)). Seperti digambarkan pada halaman 6 buku saku, dalam ilustrasi kasus berikut ini [2]: Penjual dan Pembeli menandatangani perjanjian jual beli. Penjual gagal memenuhi pengiriman barang sesuai kontrak dan karenanya Pembeli tidak melakukan pembayaran harga dalam kontrak. Penjual dan Pembeli memutuskan menempuh upaya mediasi. Berdasarkan perjanjian penyelesaian secara mediasi tersebut, Penjual harus mengganti barang dengan produk yang berbeda dalam 1 minggu setelah penandatanganan perjanjian perdamaian dan Pembeli harus membayar dalam waktu 2 (dua) hari setelah pengiriman produk baru. Penjual mengirim produk baru sesuai perjanjian perdamaian. Tetapi Pembeli tidak mau menerima produk baru dan mencoba memaksakan perjanjian awal. Apakah langkah yang dapat ditempuh Penjual? Sebelum berlakunya Konvensi Mediasi Singapura, Penjual harus mendaftarkan eksekusi dari Perjanjian Penyelesaian secara damai seperti kontrak atau perjanjian biasa seturut hukum lokasi (domestik) yang berlaku (kalau ada) dari yurisdiksi di mana eksekusi hendak dilakukan. Sedangkan dengan berlakunya Konvensi Mediasi Singapura, Penjual dapat melaksanakan perjanjian perdamaian dari mediasi untuk membuktikan bahwa persoalan hukum telah diselesaikan dalam bentuk perjanjian perdamaian. Pembeli mencari pelaksanaan perjanjian perdamaian di salah satu yurisdiksi dari pihak penandatangan dari Konvensi Singapura. Penjual dapat memohon eksekusi perjanjian perdamaian tersebut serupa dengan amar putusan pengadilan untuk dilaksanakan di negara yang menjadi penandatangan konvensi di bawah aturan pelaksanaan dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Konvensi Singapura. Kemudian, berdasarkan penelusuran, ternyata terdapat konvensi internasional lainnya yaitu Convention on the Establishment of the International Organization for Mediation (IOMED Convention), yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2025 di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani. Yang menarik pada konvensi internasional pendirian IOMED yaitu Organisasi Internasional untuk Mediasi, yang dimotori oleh China tersebut, pada Pasal 24, tentang ruang lingkup dari organisasi IOMED tersebut, yakni pada point c. sengketa komersial internasional di antara pihak-pihak swasta [3].

Berbicara tentang sengketa yang bersifat komersial dan lintas batas negara sebagaimana yang menjadi ruang lingkup dalam Konvensi Singapura dan Konvensi IOMED, apabila salah satu pihak yang terlibat hubungan hukum adalah Warga Negara Indonesia maka permasalahan akan mengacu kepada Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional adalah seperangkat kaidah hukum nasional yang mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (atau unsur-unsur ekstrateritorial) [4].

Hukum Perdata Internasional Indonesia pada pokoknya masih mengacu kepada ketentuan warisan kolonial Belanda Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yaitu Pasal 16 AB, mengatur tentang wewenang seseorang berdasarkan hukum nasional atau kewarganegaraannya (lex patriae), Pasal 17 AB mengenai benda menurut hukum dari negara/tempat benda itu terletak (lex rei sitae) dan Pasal 18 AB, bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum di mana tindakan itu dilakukan (locus regit actum) [5].

Dari paparan tersebut di atas, menjadi menarik untuk dibahas. 1) Bagaimanakah hubungan Mediasi Internasional dengan Hukum Perdata Internasional? 2) Bagaimanakah ketentuan hukum positif Indonesia mengatur tentang Mediasi Internasional? Dengan demikian tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan Mediasi Internasional dengan Hukum Perdata Internasional dan mengetahui ketentuan hukum positif Indonesia mengatur tentang Mediasi Internasional.

Hubungan Mediasi Internasional dengan Hukum Perdata Internasional

Sejak berlakunya ketentuan Hukum Perdata Internasional warisan penjajah Belanda hingga saat ini sudah terdapat beberapa kasus sengketa terkait Hukum Perdata Internasional telah diselesaikan terutama lewat putusan pengadilan. Tulisan ini mengusulkan Mediasi Internasional atau Cross-Border Mediation atau International Mediation sebagai alternatif penyelesaian sengketa terkait Hukum Perdata Internasional.

Sudah menjadi hal yang lazim, ketika pihak-pihak yang terikat dengan hukum dari negara masing-masing yang berbeda, mengikatkan diri dalam suatu kontrak internasional, yaitu kontrak nasional yang terdapat unsur luar negeri atau foreign element [6]. Kontrak sejatinya dapat mengelola, tapi tidak dapat mencegah terjadinya sengketa lintas batas negara, oleh karenanya pihak yang bersepakat di dalam kontrak komersial yang bersifat internasional, di dalam mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa, cenderung menyepakati klausula penyelesaian sengketa (dispute resolution clause). Klausula penyelesaian sengketa menjadi sarana ideal untuk mengelola masalah Hukum Perdata Internasional dalam hubungannya dengan Mediasi. Kebanyakan pihak yang secara profesional merancang kontrak, menambahkan klausula penanganan sengketa termasuk subklausula pilihan hukum dan sub klausula pilihan forum. Pilihan forum dan hukum mendorong penggunaan dari hukum di luar yurisdiksi dan pelayanan lainnya melampaui batas-batas negara dan menawarkan kesempatan peningkatan akses kepada keadilan di mana para pihak dapat menegosiasikan syarat-syarat dari penyelesaian sengketa mereka [7].

Untuk pemilihan forum (Choice of Forum) mediasi internasional belum terdapat pengaturannya dalam ketentuan Hukum Perdata Internasional mengacu kepada Pasal 16-18 AB dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Mungkin akan lebih baik ke depan apabila diatur tentang hal ini, terutama dalam mempertimbangkan posisi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Singapura dengan beberapa kondisi (reservation).

Ketentuan Pengaturan Mediasi Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia

Ketentuan mediasi secara umum, hanya dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terutama pada Ketentuan Umum yaitu Pasal 1 angka 10, yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli, lebih lanjut dalam Pasal 6 terdapat pengaturan secara teknis tentang APS yaitu lewat proses mediasi apabila tidak berhasil lanjut ke proses arbitrase atau mengesampingkan proses litigasi di pengadilan negara Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung kemudian mengatur Prosedur Mediasi di Pengadilan lewat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Hal mana merupakan suatu kemajuan, mengingat ketentuan khusus tentang prosedur mediasi sejauh ini belum dapat ditemukan kecuali Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, menjadi sangat penting untuk diatur secara khusus penyelesaian sengketa secara mediasi internasional. Hal ini penting sekali, mengingat mediasi bukan lagi hanya untuk sengketa komersial, namun juga untuk sengketa komersial yang bersifat lintas batas negara atau internasional. Hal ini terjadi karena meningkatnya akses internet dan bertambahnya usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam perdagangan internasional telah mendorong peningkatan volume transaksi internasional, dan dengan sendirinya juga meningkatkan jumlah sengketa internasional. Seperti sengketa internasional, yang timbul dari hasil pelaku usaha kepada konsumen dan pelaku usaha kepada pelaku usaha secara transaksi online. Ketika timbul persoalan dan pemilik usaha kecil atau konsumen menuntut penggantian, mereka mungkin tidak menduga menemukan diri mereka terlibat dalam sengketa internasional [8].

Ketika para pihak menyepakati sengketa terkait transaksi internasional dan ditempuh upaya mediasi, menjadi penting mediasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan prosedur mediasi yang berlaku seperti dari lembaga International Mediation Institute yang akan menggunakan pendekatan fasilitatif berbeda dari lembaga lain seperti IOMED. Oleh karenanya perlu juga dibuat pengaturan terkait beberapa hal prinsip terkait prosedur mediasi internasional dalam hukum di Indonesia.

Penutup

Choice of Forum (Pilihan Penyelesaian Sengketa) menjadi salah satu titik taut yang menghubungkan Mediasi Internasional dengan Hukum Perdata Internasional di Indonesia. Perlu diatur ketentuan mengenai Choice of Forum (Pilihan Penyelesaian Sengketa) di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia. Hal ini penting mengingat para pihak yang bersengketa terikat pada masing-masing sistem hukum nasional yang berbeda bersepakat menyelesaikan sengketa lewat forum Mediasi Internasional.

Mediasi Internasional menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa hukum perdata internasional di Indonesia, dan mengenai hal ini perlu diatur secara khusus, misalnya dengan mengamandemen Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dapat menjadi pintu masuk pelaksanaan Mediasi Internasional, terutama memperhatikan pengakuan atau pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Internasional dalam sistem hukum di Indonesia yang harmonis dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional Indonesia.

Referensi

[1] Singapore International Dispute Resolution Academy, ‘A Handbook On The Singapore Convention On Mediation’, 2021. [Online]. Available: https://sidra.smu.edu.sg/

[2] Singapore Management University, ‘International Mediation and the Singapore Convention Handbook - Studocu’. Accessed: Oct. 31, 2026. [Online]. Available: https://www.studocu.com/sg/document/singapore-management-university/international-mediation-law-and-practice/smu-9-international-mediation-singapore-convention-handbook/151834365?sid=747485431793465302

[3] ‘Basic Documents - international-mediation’. Accessed: Oct. 31, 2026. [Online]. Available: https://www.iomed.int/basic-documents/#signatories

[4] B. Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu, Edisi Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

[5] A. Purwadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016.

[6] H. Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. PT. Refika Aditama, 2010.

[7] N. Alexander, ‘Harmonisation and Diversity in the Private International Law of Mediation: The Rhythms of Regulatory Reform’, K. Hopt and F. Steffek, Eds. Accessed: Oct. 31, 2026. [Online]. Available: http://mediation-moves.eu/wp-content/uploads/2018/06/Alexander_Harmonisation-and-Diversity-in-the-Private-International-Law-of-Mediation-The-Rhythms-of-Regulatory-Reform.pdf

[8] N. Alexander, ‘Ten trends in international mediation’, Singapore Academy of Law Journal, vol. 31, no. Special Issue, pp. 405–447, 2019, Accessed: Oct. 31, 2026. [Online]. Available: https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/sol_research/article/4907/&path_info=9566_2_Ten_Trends_in_International_Mediation.pdf