Latar Belakang

Perkembangan transaksi berbasis teknologi informasi melalui Kontrak Elektronik Internasional (KEI), termasuk transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, telah melampaui batas yurisdiksi. Peningkatan intensitas transaksi tersebut berbanding lurus dengan potensi timbulnya sengketa. Dalam sengketa lintas negara dan yurisdiksi, yang menjadi pertanyaan adalah hukum yang berlaku (choice of law) dan forum yang berwenang (choice of forum).

Awalnya, persoalan tersebut hanya diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga para pihak perlu menyepakatinya dengan mengacu pada hukum perdata internasional. Selanjutnya, negara hadir lebih aktif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019). Pada tahun 2024, diatur mekanisme khusus dalam perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (seluruhnya disebut UU ITE). Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) turut menjernihkan persoalan ini melalui Putusan Nomor 86/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 September 2026 (Putusan MK 86/2026).

Dari rangkaian tersebut di atas, tampak adanya dinamika terkait persoalan in casu. Untuk itu, tulisan ini hendak menguraikan dinamika dimaksud berdasarkan kerangka perlindungan konsumen. Tulisan ini memuat rumusan masalah: i) Bagaimana pengaturan choice of law dan choice of forum dalam sengketa konsumen di KEI? dan ii) Bagaimana implikasi Putusan MK 86/2026 terhadap isu tersebut?

Choice of law dan Choice of forum dalam Sengketa Konsumen pada KEI

Persoalan ini awalnya diatur secara umum dalam Pasal 18 UU ITE. Hukum yang berlaku serta forum penyelesaian didasarkan pada kesepakatan, dan apabila belum disepakati, maka tunduk pada asas hukum perdata internasional. Pengaturan tersebut menyisakan catatan dalam praktik, yaitu rumusan terkait penyelesaian sengketa kerap kali (jika tidak selalu) ditawarkan dalam bentuk baku, sehingga konsumen berada dalam situasi tidak bebas untuk menanggapi maupun mengutarakan kehendaknya.

Berlakunya PP 80/2019 mengubah lanskap pengaturan. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik antara beragam pihak diatur secara lebih rinci, mulai dari Pasal 72 hingga Pasal 75. Dalam Pasal 75, diatur penyelesaian sengketa antara pelaku usaha luar negeri yang melakukan transaksi dengan konsumen Indonesia melalui KEI dengan formula bertahap. Tahapan dimaksud yaitu pilihan atas dasar kesepakatan para pihak diutamakan, dan sepanjang tidak terdapat kesepakatan, yang berlaku adalah hukum perlindungan konsumen Indonesia, sementara forum penyelesaian yang berwenang adalah: i) lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau ii) pengadilan di bawah peradilan umum. Rumusan tersebut menunjukkan negara mulai hadir, namun tetap mengakomodasi pilihan para pihak.

Perubahan masif terjadi pada 2024. Pasal 18A UU ITE mengatur bahwa KEI tunduk pada hukum Indonesia sepanjang memenuhi syarat awal, yaitu KEI menggunakan klausula baku yang dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, untuk selanjutnya memenuhi syarat lanjutan secara kumulatif-alternatif, yaitu: i) pengguna layanan sebagai salah satu pihak dalam Transaksi Elektronik berasal dari Indonesia dan memberikan persetujuannya dari atau dalam yurisdiksi Indonesia, ii) tempat pelaksanaan kontrak ada di wilayah Indonesia, dan/atau iii) Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tempat usaha atau melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Syarat awal menunjukkan bahwa negara hendak memastikan bahwa objek merupakan kontrak standar dengan ketentuan baku sehingga konsumen berposisi tawar lemah, yang lazim digunakan demi efisiensi.[1] Syarat lanjutan atau faktor penghubung (diatur secara alternatif maupun kumulatif) menunjukkan bahwa penundukan tersebut diberlakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan: i) konsumen berasal dari Indonesia dan lokasi pemberian persetujuan dari atau dalam yurisdiksi Indonesia,[2] dan/atau ii) aspek pelaksanaan kontrak, tempat usaha, atau kegiatan usaha oleh pelaku usaha berada di wilayah Indonesia, yang secara konseptual dekat dengan targeting activity.[3] Menilik rumusan Pasal 18A UU ITE, penundukan tersebut tidak berlaku serta-merta hanya karena melibatkan konsumen Indonesia, melainkan mensyaratkan terpenuhinya syarat awal dan faktor penghubung.

Adapun penundukan tersebut belum secara tegas menyinggung persoalan forum penyelesaian. Persoalan tersebut selanjutnya disimpulkan dari pembacaan sistematis atas: i) Pasal 18A ayat (1) UU ITE serta penjelasannya, dan ii) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999). Oleh karena Pasal 18A ayat (1) UU ITE tidak menetapkan secara tegas forum penyelesaian sengketa yang berwenang, melainkan hanya mencantumkan “diatur dalam hukum Indonesia termasuk penyelesaian sengketa yang timbul...” dalam penjelasannya, maka forum tersebut merujuk pada Pasal 45 UU 8/1999, yaitu BPSK, pengadilan di bawah peradilan umum, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pilihan yang dikehendaki. Mengingat bahwa secara asas tidak dibatasi dan tidak terdapat ketentuan tegas yang membatasi pilihan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu sengketa konsumen yang timbul dari KEI, hukum yang diberlakukan adalah hukum Indonesia, sementara forum penyelesaiannya melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar Indonesia, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun mekanisme lainnya, dengan tunduk pada keabsahan kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dinamika di atas menyisakan persoalan tersendiri, yaitu UU ITE nyatanya tidak secara tegas mencabut PP 80/2019. Dengan demikian, muncul pertanyaan apakah terdapat singgungan ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa konsumen yang timbul dari KEI. Nyatanya, terkait transaksi elektronik dan digital lintas negara, keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda. Pasal 75 PP 80/2019 mengatur sengketa antara pelaku usaha luar negeri dan konsumen, sementara Pasal 18A UU ITE tidak otomatis berlaku, melainkan mensyaratkan pemenuhan syarat tertentu terlebih dahulu, yaitu adanya klausula baku dan faktor penghubung untuk dapat diberlakukan dalam sengketa antara pelaku usaha luar negeri dan konsumen. Dengan demikian, soal mana yang berlaku antara keduanya perlu ditinjau berdasarkan fakta konkret dan tergantung pada pemenuhan persyaratan tersebut di atas.

Uraian di atas menunjukkan pergeseran pengaturan, dimulai dari awalnya leluasa, selanjutnya diberi ruang sebagai kesempatan pertama, hingga saat ini menjadi imperatif protektif (terkait choice of law). Pergeseran tersebut selaras dengan karakter protektif perlindungan konsumen yang dilandasi pandangan bahwa kedudukan pihak tidak seimbang, yaitu pelaku usaha berada pada posisi kuat dan konsumen pada posisi lemah.[4] Khusus mengenai persyaratan Pasal 18A UU ITE, pembatasan tersebut relevan dengan perkembangan diskursus hukum perlindungan konsumen. Sebagai catatan, choice of law dan choice of forum belum serta-merta menyelesaikan persoalan eksekusi.[5]

Implikasi Putusan MK 86/2026 terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen pada KEI

Putusan MK 86/2026 mengadili permohonan pengujian terhadap beberapa pasal dalam UU 8/1999. Pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 dan 5 yang pada intinya memohon agar persoalan penyelesaian sengketa konsumen yang lahir dari transaksi elektronik dan digital lintas negara yang menimbulkan akibat hukum di Indonesia dimasukkan dalam UU 8/1999.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa perkembangan transaksi perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi setelah berlakunya UU 8/1999 telah diatur melalui peraturan sektoral, yaitu Pasal 18A UU ITE sebagai mekanisme perlindungan konsumen termutakhir di luar UU 8/1999. Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa petitum angka 2 dan 5 yang meminta agar ‘menjamin adanya kepastian hukum’ dan ‘pelaku usaha’ mencakup persoalan transaksi elektronik dan digital lintas negara dinyatakan tidak beralasan hukum. Selebihnya, Mahkamah berpendapat bahwa petitum angka 3 dan 4 yang intinya menyinggung persoalan klausula baku dan tugas BPKN dianggap kabur sehingga tidak dapat diterima, sementara petitum angka 6 dikabulkan dengan mengganti redaksi ‘daerah tingkat II’ menjadi ‘kabupaten/kota’.

Sebagai catatan, pernyataan Mahkamah yang memberlakukan Pasal 18A UU ITE tidak secara khusus menilai hubungan antara ketentuan tersebut dan Pasal 75 PP 80/2019. Dengan demikian, keberlakuan keduanya tetap perlu ditinjau dan dinilai sebagaimana telah disinggung di atas.

Penutup

Dalam penyelesaian sengketa konsumen yang timbul dari KEI, terdapat dinamika pengaturan choice of law dan choice of forum. Dinamika tersebut berupa pergeseran pengaturannya dari yang awalnya memberikan ruang bagi pilihan para pihak, memberikan pilihan pertama atas pilihan para pihak (Pasal 75 PP 80/2019), sampai dengan perlindungan secara imperatif bersyarat (Pasal 18A UU ITE) khususnya mengenai choice of law. Terkait forum, meski tidak disebut secara eksplisit, pembacaan sistematis Pasal 18A UU ITE menunjukkan bahwa pilihan forum tunduk pada sistematika yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yang secara khusus tidak melarang penunjukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar Indonesia. Seluruh dinamika tersebut pada prinsipnya selaras dengan karakteristik protektif hukum perlindungan konsumen serta tren diskursus hukum perdata internasional.

Pasal 18A UU ITE berlaku sebagai instrumen perlindungan konsumen termutakhir dalam sengketa yang timbul dari KEI untuk melengkapi ketentuan umum dalam UU 8/1999.

Referensi:

[1] S. Saputra, “Analisis Klausula Choice of forum dalam Kontrak Standar E-Commerce di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 55, No. 4, hal. 789–806, 2025, doi: 10.21143/jhp.vol55.no.4.1816.

[2] Z. Chen, “Jurisdiction and Choice of law Rules Over Electronic Consumer Contracts: The Nexus Between the Concluded Contract and the Targeting Activity,” Maastricht. Journal of European Comparative Law, Vol. 29, No. 3, hal. 328–350, 2022, doi: 10.1177/1023263X221090352.

[3] Z. Chen, “Internet, Consumer Contracts and Private International Law: What Constitutes Targeting Activity Test?,” Information & Communications Technology. Law, Vol. 32, No. 1, hal. 23–44, 2023, doi: 10.1080/13600834.2021.2018760.

[4] S. P. Pelupessy, “Consumer Protection Law as an Extension of Civil Law Governance,” JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 2, hal. 91–99, 2026.

[5] Taufiqurokhman, R. Sara, W. H. Suseno, and R. M. Zakaria, “Cross-Border Consumer Disputes in the Digital Marketplace: Rethinking Jurisdiction and Law in Global E-Commerce Governance,” Legalis: Journal of Law Review, Vol. 3, No. 4, hal. 464–502, 2025, doi: 10.61978/legalis.v3i4.1122.