Latar Belakang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) memungkinkan konsumen Indonesia melakukan transaksi dengan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri. Hubungan tersebut dapat saja menimbulkan sengketa, misalnya ketika barang tidak dikirim, barang tidak sesuai dengan penawaran, pembayaran tidak dikembalikan, atau pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya. Persoalan hukum menjadi lebih kompleks ketika transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik dan kontrak elektronik tidak memuat pilihan hukum maupun pilihan forum penyelesaian sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) telah mengatur persoalan tersebut melalui Pasal 75, yang menentukan, apabila pelaku usaha luar negeri bertransaksi dengan konsumen Indonesia tanpa pilihan hukum dan pilihan forum, sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau peradilan dalam lingkungan peradilan umum [1]. Norma tersebut memberikan dasar bagi konsumen untuk mengakses peradilan Indonesia. Namun, penunjukan lingkungan peradilan umum belum memberikan jawaban pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa perkara tersebut dan bagaimana proses beracara terhadap tergugat yang berkedudukan di luar negeri dilaksanakan.

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian ini diarahkan pada dua pertanyaan hukum. Pertama, bagaimana ruang lingkup dan dasar kewenangan peradilan umum berdasarkan Pasal 75 huruf b PP PMSE? Kedua, bagaimana menentukan pengadilan negeri yang berwenang dan menerapkan mekanisme hukum acara dalam penyelesaian sengketa tersebut? Kajian ini bertujuan menganalisis dasar kewenangan peradilan umum serta merumuskan tahapan penentuan yurisdiksi dan prosedur penyelesaian sengketa PMSE lintas negara.

Konstruksi Kewenangan

Pasal 75 PP PMSE perlu dibaca menurut unsur dan ruang lingkup yang ditentukannya. Ketentuan ini berlaku untuk transaksi antara pelaku usaha luar negeri dan konsumen Indonesia, sepanjang para pihak tidak menentukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa, sehingga pasal tersebut bukan dasar umum bagi seluruh sengketa perdagangan lintas negara.

Pasal 75 menyediakan dua jalur penyelesaian, yaitu lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha serta peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Jalur litigasi ini harus dibaca bersama Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk menggugat melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau peradilan umum [2]. Pasal 48 UUPK kemudian menegaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum [2]. Maka Pasal 75 huruf b lebih tepat dipahami sebagai dasar khusus untuk membuka jalur peradilan umum, sedangkan pemeriksaan perkaranya tetap mengikuti hukum acara dan ketentuan perlindungan konsumen.

Penentuan hukum yang berlaku harus dibedakan dari penentuan forum yang berwenang. Pasal 73 ayat (2) PP PMSE menyatakan bahwa apabila para pihak tidak memilih hukum dalam PMSE internasional, hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan asas Hukum Perdata Internasional (HPI) [1]. Asas lex loci contractus dipakai untuk mengidentifikasi hukum berdasarkan tempat kontrak dibentuk, lex loci solutionis menghubungkan kontrak dengan tempat pelaksanaan prestasi, party autonomy berlaku ketika para pihak membuat pilihan hukum yang sah, dan lex domicilii menghubungkan status atau hubungan hukum seseorang dengan hukum tempat kediamannya [3]. Asas-asas tersebut merupakan kaidah penunjuk hukum materiil, bukan dasar kompetensi pengadilan.

Pasal 74 ayat (2) PP PMSE mengatur hal yang berbeda, yakni penentuan forum ketika para pihak tidak membuat pilihan forum. Penjelasan Pasal 74 ayat (2) menyebut asas tempat tinggal tergugat (the basis of presence) dan asas efektivitas berdasarkan lokasi tempat harta benda tergugat (principle of effectiveness) [1]. Keduanya merupakan titik taut yurisdiksi. Adapun lex fori menunjuk hukum acara dari negara tempat pengadilan memeriksa perkara. Asas ini baru bekerja mengatur proses beracara setelah pengadilan dinyatakan berwenang, sehingga bukan dasar tunggal untuk menciptakan kewenangan mengadili.

Keberlakuan hukum Indonesia tidak selalu mensyaratkan pilihan hukum para pihak. Pasal 18A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur penerapan hukum Indonesia terhadap kontrak elektronik internasional berklausula baku yang dibuat penyelenggara sistem elektronik, apabila terdapat titik taut berupa pengguna dari Indonesia yang menyetujui kontrak dari yurisdiksi Indonesia, tempat pelaksanaan kontrak di Indonesia, dan/atau penyelenggara memiliki tempat usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia [4]. Penerapan hukum Indonesia memang mencakup penyelesaian sengketa, tetapi tidak serta-merta menentukan pengadilan negeri yang berwenang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXIV/2026 dalam pertimbangan hukum [3.17.6] menguraikan keberadaan pengaturan sektoral perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik lintas negara, termasuk Pasal 18A UU ITE. Selanjutnya, pada pertimbangan [3.17.8], Mahkamah menyatakan dalil perluasan pemaknaan frasa “pelaku usaha” dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK tidak beralasan menurut hukum. Putusan tersebut menegaskan adanya kerangka perlindungan hukum, tetapi tidak membentuk dasar yurisdiksi baru bagi pengadilan negeri tertentu [5].

Mekanisme Penyelesaian melalui Peradilan Umum

Penerapan Pasal 75 huruf b PP PMSE perlu diawali dengan pemeriksaan terhadap unsur para pihak dan karakter transaksi. Hakim perlu memastikan bahwa tergugat merupakan pelaku usaha luar negeri, penggugat berkedudukan sebagai konsumen Indonesia, hubungan hukum timbul dari PMSE, serta tidak terdapat pilihan hukum dan forum. Identitas para pihak, kontrak, konfirmasi pesanan, bukti pembayaran, dan informasi platform dapat digunakan untuk menilai unsur tersebut. Pemeriksaan awal ini mencegah perluasan Pasal 75 PP PMSE terhadap sengketa di luar ruang lingkupnya.

Setelah unsur tersebut terpenuhi, tahap berikutnya adalah menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri. Pasal 75 huruf b PP PMSE hanya menunjuk lingkungan peradilan umum bukan pengadilan negeri tertentu, penentuannya perlu mengacu pada ketentuan khusus perlindungan konsumen dan hukum acara perdata. Pasal 23 UUPK memungkinkan gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan konsumen apabila pelaku usaha menolak, tidak memberikan tanggapan, atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUPK [2]. Ketentuan tersebut harus diterapkan sesuai persyaratannya dan tidak dapat dianggap sebagai dasar umum bagi seluruh gugatan terhadap pelaku usaha asing.

Ketentuan umum kompetensi relatif dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg juga perlu diperhatikan sesuai wilayah berlakunya. Hakim harus menguji hubungan antara domisili para pihak, tempat pelaksanaan kewajiban, serta ketentuan khusus perlindungan konsumen. Karena itu, penentuan forum tidak cukup hanya didasarkan pada kewarganegaraan konsumen atau fakta bahwa transaksi dilakukan melalui platform digital. Dasar kompetensi relatif harus dinyatakan secara jelas dalam suatu norma hukum.

Pemanggilan tergugat yang berkedudukan di luar negeri harus menjamin pemberitahuan yang patut dan kesempatan membela diri. Pasal 17 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah mengatur pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik bagi pihak berkediaman di luar negeri yang domisili elektroniknya diketahui. Apabila domisili elektronik tidak diketahui atau tidak terverifikasi, digunakan prosedur yang berlaku [6]. Pengadilan karenanya perlu memastikan identitas dan alamat resmi tergugat, termasuk kemungkinan kantor perwakilan di Indonesia, lalu menerapkan mekanisme pemanggilan yang sesuai. Penetapan kewenangan mengadili tidak menghapus hak prosedural tergugat.

Dalam pemeriksaan pokok perkara, Pasal 28 ayat (2) PP PMSE menegaskan kedudukan bukti transaksi PMSE sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 ayat (1) selanjutnya menentukan bahwa bukti transaksi PMSE tidak dapat ditolak pengajuannya dalam persidangan semata-mata karena berbentuk elektronik [1]. Kontrak, konfirmasi pesanan, bukti pembayaran, komunikasi, status pengiriman, dan pengaduan konsumen dapat diajukan sebagai bukti. Hakim juga harus membedakan pedagang dari penyelenggara platform. Tanggung jawab platform dinilai berdasarkan fungsi, peran, dan hubungan hukumnya, bukan semata-mata karena transaksi berlangsung melaluinya.

Jika terdapat kekurangan teknis dalam pelaksanaan Pasal 75 PP PMSE, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberi dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengatur hal yang diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan [7]. PERMA dapat memberikan pedoman prosedural mengenai pemeriksaan awal unsur Pasal 75, pengujian kompetensi relatif berdasarkan hukum yang berlaku, pemanggilan pihak di luar negeri, serta pengelolaan bukti elektronik. Pedoman itu hanya dimaksudkan sebagai pengujian dan pelaksanaan prosedur menurut hukum yang berlaku, bukan pembentukan dasar kompetensi baru. PERMA juga tidak dapat menciptakan hukum materiil baru atau mengubah hak dan kewajiban substantif, dan tidak menjamin pengakuan serta pelaksanaan putusan di negara asing, yang tunduk pada hukum negara tempat putusan dimohonkan.

Penutup

Pasal 75 huruf b PP PMSE menjadi dasar kewenangan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa PMSE antara pelaku usaha luar negeri dan konsumen Indonesia, apabila para pihak tidak memilih hukum dan forum. Penerapannya melalui dua tahap yakni menentukan yurisdiksi pengadilan Indonesia berdasarkan prinsip HPI, lalu menetapkan kompetensi relatif pengadilan negeri dengan memperhatikan Pasal 23 UUPK serta Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. Pasal 18A UU ITE mendasari berlakunya hukum Indonesia atas kontrak elektronik internasional berklausula baku apabila faktor penghubungnya terpenuhi. Pemanggilan tergugat di luar negeri mengacu pada Pasal 17 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sedangkan pembuktian transaksi elektronik pada Pasal 28 dan 29 PP PMSE. Pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung perlu menyempurnakan prosedur beracara, tanpa melampaui kewenangan pembentukan hukum materiil.

Referensi

[1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 2019.

[2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[3] S. Z. Zarradifa and N. N. A. Ramadhani, “Asas-Asas Perdata Internasional pada Sengketa Kontrak Internasional dalam Transaksi Digital,” Journal Petita, vol. 7, no. 1, hal. 37–55, 2025, doi: 10.33373/pta.v7i2.9024.

[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXIV/2026.

[6] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

[7] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.