LATAR BELAKANG

Perkawinan campuran yang berakhir dengan perceraian dapat menimbulkan persoalan hukum lintas negara, khususnya ketika salah satu orang tua membawa atau menahan anak secara melawan hukum di luar negara tempat tinggal biasanya (habitual residence). Sepanjang 2020 hingga 2023 tercatat 1.952 perkawinan campuran di Jakarta.[1] Dalam konteks tersebut, International Child Abduction merupakan persoalan hukum perdata yang berbeda dari penculikan anak dalam ranah pidana. Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Perdata Penculikan Anak Internasional menitikberatkan pengembalian anak secara cepat ke negara habitual residence, bukan menentukan pihak yang paling berhak memperoleh hak asuh. Persoalan ini terlihat dalam kasus Ela Herawati yang dibantu Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh pada 2015 untuk mencari anaknya yang dibawa mantan suami berkewarganegaraan Amerika Serikat. [2] serta perkara Dennis Anthony Michael Keet dan Yeane Sailan ketika Family Court of Australia memerintahkan pengembalian anak ke Indonesia sebagai negara habitual residence.[3]

Permasalahan hukum semakin nyata karena Indonesia belum menjadi pihak Konvensi Den Haag 1980. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 2024 memperlihatkan risiko terputusnya hubungan anak dengan orang tua pasca perceraian ketika anak dibawa ke luar negeri.[4] Annual Report to Congress on International Child Abduction 2026 yang diterbitkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan 908 kasus aktif sepanjang 2025, dengan 169 kasus diselesaikan melalui pengembalian 256 anak, termasuk dua kasus yang melibatkan Indonesia.[5] Ketidakikutsertaan Indonesia mengakibatkan belum tersedianya mekanisme kerja sama konvensi untuk memfasilitasi pengembalian anak secara cepat dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan persiapan kelembagaan sebelum aksesi dan kewajiban setelah Konvensi berlaku.[6]

Penelitian ini mengkonstruksi kelembagaan dan mekanisme pengembalian anak melalui pendekatan hukum normatif dan perbandingan hukum. Permasalahan meliputi bagaimana penunjukan Otoritas Pusat Indonesia dan mekanisme pengembalian anak sebelum dan setelah aksesi serta bagaimana peran dan batas kewenangan Hakim Penghubung. Penelitian bertujuan merumuskan mekanisme penanganan International Child Abduction yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan hak prosedural.

Otoritas Pusat di Indonesia

Otoritas Pusat (Central Authority) merupakan organ administratif yang ditunjuk negara berdasarkan Pasal 6 Konvensi Den Haag 1980. Otoritas Pusat tidak mengadili perselisihan hak asuh, melainkan memfasilitasi permohonan, komunikasi antarnegara, pencarian keberadaan anak, pengembalian sukarela, dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang, Pasal 7 Konvensi mengatur kewajiban kerja sama untuk menjamin pengembalian anak secara aman.[7] Praktik negara menunjukkan variasi kelembagaan, Afrika Selatan menempatkan Chief Family Advocate sebagai Otoritas Pusat,[8] Inggris dan Wales menggunakan International Child Abduction and Contact Unit,[9] sedangkan Singapura menunjuk Ministry of Social and Family Development.[10] bahwa penunjukan Otoritas Pusat perlu mempertimbangkan kapasitas administratif, perlindungan anak, dan koordinasi dengan peradilan.

Di Indonesia, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) pada Kementerian Hukum memiliki fungsi yang relevan, OPHI melaksanakan tugas di bidang bantuan hukum timbal balik dan hukum perdata internasional, termasuk perumusan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi.[11] Oleh karena itu, OPHI dapat dipersiapkan sebagai Otoritas Pusat, meskipun fungsi pengembalian anak berdasarkan Konvensi belum menjadi kewenangan khususnya.

Persiapan dilakukan melalui dua tahap. pertama, sebelum aksesi, pemerintah membentuk unit khusus pengembalian anak internasional pada OPHI, menyusun standar operasional prosedur dan kordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Mahkamah Agung, tahap ini juga mencakup pemetaan yurisdiksi dan hukum acara nasional.[12] Tahap kedua, setelah aksesi dan Konvensi berlaku terhadap negara mitra, OPHI melaksanakan kewajiban sebagai Otoritas Pusat, termasuk menerima dan meneruskan permohonan, memfasilitasi pengembalian sukarela, serta mengoordinasikan penanganan perkara lintas negara.[13]

Mekanisme Pengembalian Anak

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi, pemindahan atau penahanan anak dinilai melawan hukum apabila melanggar hak pengasuhan berdasarkan hukum negara tempat tinggal biasanya dan hak tersebut dijalankan atau akan dijalankan apabila pemindahan tidak terjadi. Konvensi berlaku terhadap anak yang belum berusia 16 tahun.[14] Dengan demikian, keberadaan putusan hak asuh bukan satu-satunya dasar penilaian karena hak pengasuhan dapat bersumber dari hukum atau putusan yang berlaku di negara habitual residence.

Sebelum aksesi, Indonesia perlu menyiapkan prosedur penerimaan permohonan yang memuat identitas anak dan pemohon, lokasi anak, kronologi, serta dasar hak pengasuhan. Dokumen pendukung meliputi akta kelahiran, putusan hak asuh, bukti tempat tinggal biasanya, dan dokumen relevan lainnya. OPHI melakukan verifikasi administratif, bukan menentukan pihak yang paling layak mengasuh anak. Setelah Konvensi berlaku, permohonan dapat diteruskan secara langsung kepada Otoritas Pusat negara tempat anak berada, sehingga komunikasi tidak harus melalui saluran diplomatik.[15] Apabila pengembalian sukarela tidak tercapai, permohonan diperiksa oleh lembaga peradilan yang ditentukan hukum nasional. Indonesia perlu menetapkan yurisdiksi, tata cara pemeriksaan, batas waktu, bantuan hukum, dan mekanisme pelaksanaan perintah pengembalian. Pemeriksaan dibatasi pada keabsahan pemindahan atau penahanan dan alasan pengembalian, bukan menentukan kembali hak asuh secara substantif, Pasal 12 dan 13 Konvensi mengatur sejumlah pertimbangan penolakan pengembalian, antara lain lamanya waktu sejak pemindahan, penyesuaian anak, persetujuan pemohon, risiko serius terhadap anak, serta pandangan anak sesuai usia dan kematangannya.[16] Dengan demikian, pengembalian anak tidak identik dengan pelaksanaan putusan hak asuh asing. Pengakuan atau pelaksanaan putusan hak asuh asing tetap memerlukan prosedur tersendiri berdasarkan hukum nasional.

Peran Hakim Penghubung Indonesia

Hakim Penghubung (Liaison Judge) memfasilitasi komunikasi yudisial lintas negara, khususnya pertukaran informasi antara hakim negara habitual residence dan hakim negara tempat anak berada. Singapura memiliki Chief Liaison Judge pada Family Justice Courts beserta hakim penghubung yang mendukung komunikasi antarlembaga peradilan.[17] Praktik tersebut dapat menjadi model bagi Indonesia melalui jaringan International Hague Network of Judges (IHNJ).

Mahkamah Agung dapat mempersiapkan penunjukan Hakim Penghubung pada tingkat nasional dan operasional. Hakim yang berkualifikasi hukum perdata internasional dan bersertifikasi Hakim Anak, dapat ditugaskan pada pengadilan yang ditetapkan untuk memeriksa permohonan pengembalian anak. Penugasan perlu dilengkapi pelatihan, pedoman komunikasi, dan protokol koordinasi dengan OPHI.[18]

Adapun batas kewenangan Hakim Penghubung adalah memfasilitasi komunikasi, informasi dan koordinasi yudisial yang sah, bukan memengaruhi hasil pemeriksaan, Penentuan fakta, penerapan hukum, dan putusan tetap menjadi kewenangan hakim pemeriksa sesuai prinsip independensi peradilan.[19] Efektivitas mekanisme tidak hanya diukur melalui kecepatan administrasi, tetapi juga perlindungan anak dan hak prosedural para pihak. Dengan demikian, proses yang cepat tetap harus memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan prosedural.

PENUTUP

Aksesi Konvensi Den Haag 1980 perlu ditindaklanjuti melalui reformasi kelembagaan dan pembentukan mekanisme hukum nasional. OPHI Kementerian Hukum dapat dipersiapkan sebagai Otoritas Pusat melalui dua tahap, yakni persiapan sebelum aksesi dan pelaksanaan kewajiban setelah Konvensi berlaku terhadap negara mitra. Penunjukan Hakim Penghubung oleh Mahkamah Agung memperkuat komunikasi yudisial lintas negara tanpa mengambil alih kewenangan hakim pemeriksa perkara. Mekanisme tersebut harus menjamin pemeriksaan pengembalian anak yang cepat, transparan, serta melindungi keamanan, privasi, kepentingan terbaik anak, dan hak prosedural para pihak.

REFERENSI

[1] Eddy Setiawan, “Perkawinan Campuran di Jakarta Didominasi Pasangan AS -RI,” www.yayasan-iki.or.id. Accessed: Oct. 21, 2026.

[2] Yudhistira Amran Saleh, “KJRI Ho Chi Minh Bantu WNI Cari Anaknya yang ‘Diculik’ di Vietnam Baca artikel detiknews, ‘KJRI Ho Chi Minh Bantu WNI Cari Anaknya yang “Diculik” di Vietnam’ ,” detiknews. Accessed: Oct. 26, 2026.

[3] Wilda Malika Mufrihah and Elan Jaelani, “Perlindungan Hukum Anak Korban International Child Abduction: Tinjauan terhadap Aspek Hukum dan Perlindungan Hak Anak,” Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 1, no. 2, pp. 24–31, Apr. 2024, doi: 10.62383/jembatan.v1i2.141.

[4] D. Ershiano, A. W. Hertanto, and B. S. Satrio Utomo, “Penanganan Kasus International Child Abduction di Indonesia:,” Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 55, no. 4, 2025, doi: 10.21143/jhp.vol55.no.4.1878.

[5] Department Of State United State Of America, “Annual Report to Congress on International Child Abduction 2026,” 2026.

[6] Prawidha Murti, “Pengembalian Anak Berdasarkan Konvensi Hague: Kekosongan Hukum, Gap Antara Praktik Domestik dan Internasional,” Hukumonline.com. Accessed: Oct. 25, 2026. [Online].

[7] “What is a Central Authority?”. Available: http://www.hcch.net/upload/abdguide_e.pdf

[8] Z. Du Toit and B. Van Heerden, “International Child Abduction in South Africa,” Aug. 01, 2023, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/laws12040074.

[9] Permanent Bureau Hague Conference on Private International Law (HCCH), “United Kingdom - Central Authority,” Hague Conference on Private International Law . Accessed: Oct. 24, 2026.

[10] Ministry Of Social And Family Development, “Singapore Central Authority (SCA),” Ministry Of Social And Family Development website. Accessed: Oct. 24, 2026.

[11] HUMAS Kementerian Hukum Republik Indonesia, “Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional,” Portal AHU. Accessed: Oct. 26, 2026.

[12] Humas AHU, “Ditjen AHU Tingkatkan Kerja Sama dan Layanan Internasional melalui NGOPHI: “Kolaborasi adalah Kunci Efektivitas Layanan Lintas-Batas",” PORTAL AHU. Accessed: Oct. 26, 2026. [Online].

[13] E. Pandia and E. Jaelani, “ANALISIS HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION 1980: TINJAUAN TERHADAP PENANGANAN KASUS DI INDONESIA,” Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, vol. 2, no. 3, Nov. 2023, doi: 10.59818/jps.v2i3.681.

[14] R. Denson and G. Van der Walt, “Child Abduction: The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and National Law – Ad Hoc Central Authority for the Republic of SA v Koch NO 2024 (3) SA 249 (CC),” Obiter, vol. 46, no. 4, Dec. 2025, doi: 10.17159/90ankz29.

[15] O. Struelens, “Trust and the law in international child abduction cases,” Onati Socio-Legal Series, vol. 14, no. 1, pp. 257–286, Feb. 2024, doi: 10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1346.

[16] “The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction Legal Analysis.”

[17] Government of Singapore, “Direct judicial communication for international family proceedings affecting children,” SG Courts.

[18] Titia Coppes, “The Liaison Judge,” diallawyers.org. Accessed: Oct. 26, 2026.

[19] U.S. Department of State, “For Judges,” Travel.State.Gov. Accessed: Oct. 26, 2026.