Latar Belakang

Perdagangan listrik lintas batas Indonesia–Singapura merupakan hubungan hukum internasional yang melibatkan kepentingan negara, pelaku usaha, serta subjek hukum yang tunduk pada sistem hukum berbeda. Hubungan tersebut menempatkan kontrak perdagangan listrik lintas negara pada ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI), terutama berkaitan dengan unsur asing, kebebasan berkontrak, choice of law, choice of forum, dan yurisdiksi pengadilan.[1] Selain tunduk pada prinsip hukum kontrak internasional, perdagangan listrik lintas batas juga berkaitan dengan ketentuan hukum nasional yang mengatur penguasaan negara atas sumber daya energi, perizinan ekspor listrik, serta keselamatan dan keandalan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara.

Permasalahan hukum muncul ketika kepentingan komersial ekspor listrik Indonesia ke Singapura berpotensi berbenturan dengan kewajiban negara menjamin pemenuhan kebutuhan energi domestik. Persoalan tersebut tercermin dalam pembahasan kerja sama kedua negara pada kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada 6 Juli 2026, khususnya terkait penetapan harga dan pembagian manfaat ekonomi yang harus memberikan keuntungan seimbang bagi kedua negara.[2] Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas kebebasan para pihak memilih hukum dan forum sengketa atas kontrak yang berkaitan dengan energi dan infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia. Pilihan hukum asing tidak serta-merta mengesampingkan ketentuan memaksa Indonesia (overriding mandatory rules) yang melindungi kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Prinsip ini diakui dalam Pasal 11 Hague Principles on Choice of law in International Commercial Contracts,[3] tetapi batas penerapannya terhadap kontrak perdagangan listrik lintas batas masih memerlukan kejelasan.

Berdasarkan persoalan tersebut, tulisan ini mengkaji (a) Apa dasar hukum perlindungan kepentingan nasional? dan (b) Bagaimana tantangan pembagian risiko dalam kontrak ekspor listrik Indonesia–Singapura. Kajian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan nasional dan perbandingan prinsip Hukum Perdata Internasional dalam Hague Principles 2015.

Landasan Hukum Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Kontrak Perdagangan Listrik Lintas Batas Indonesia–Singapura

Perdagangan listrik lintas negara secara normatif telah memperoleh landasan hukum melalui Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa “Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan tenaga listrik”. Kemudian, Pasal 40 yang mengatur bahwa “Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan apabila kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi, harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi, dan tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat”.[4]

Kontrak perdagangan listrik Indonesia–Singapura juga memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan untuk mengendalikan sektor ketenagalistrikan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.[5] Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa penguasaan negara atas kekayaan alam harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[5] Prinsip ini menghendaki agar perdagangan listrik lintas negara tidak hanya menghasilkan keuntungan komersial bagi para pihak, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Prinsip konstitusional tersebut selanjutnya harus diwujudkan melalui pengaturan hubungan kontraktual antara para pihak dengan memperhatikan prinsip Hukum Perdata Internasional. Prinsip kebebasan memilih hukum diatur dalam Pasal 2, sedangkan Pasal 11 Hague Principles on Choice of law in International Commercial Contracts mengakui keberlakuan ketentuan memaksa (overriding mandatory rules).[3] Ketentuan tersebut menjadi landasan bahwa kebebasan para pihak dalam menentukan hukum kontrak tidak boleh mengesampingkan peraturan nasional Indonesia yang melindungi penguasaan negara atas energi, pemenuhan kebutuhan listrik domestik, dan ketahanan energi. Oleh karena itu, perlindungan kepentingan nasional perlu diwujudkan melalui klausul kontrak yang menjamin keberlakuan ketentuan memaksa Indonesia serta mengatur mekanisme penyesuaian ekspor apabila kebutuhan listrik domestik meningkat.

Tantangan dalam Mewujudkan Perlindungan Kepentingan Nasional melalui Kontrak Perdagangan Listrik Lintas Batas Indonesia–Singapura

Pernyataan bersama (joint media statement) antara Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI) dan Danantara Indonesia menegaskan komitmen kedua negara untuk mempercepat perdagangan listrik lintas batas. Pokok-pokok kesepakatan tersebut meliputi pertama, penunjukan Danantara Indonesia sebagai penggerak kerja sama CBET. Kedua, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Keppel Electric, Sembcorp Utilities, dan Singapore Energy Interconnections (SGEI) terkait pembelian listrik rendah karbon dan pembangunan interkoneksi. Ketiga, target pengembangan proyek berkapasitas sekurang-kurangnya 3,4 GW pada 2035. Keempat, penguatan regulasi, kebijakan investasi, persyaratan teknis, dan kerangka sertifikat energi terbarukan lintas batas (REC). Kelima, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan industrialisasi hijau Indonesia dengan memastikan kapasitas listrik ekspor merupakan tambahan baru yang tidak mengurangi pasokan listrik domestik.[6]

Tantangan pertama adalah prioritas pasokan domestik dan ketahanan energi nasional. Rencana ekspor listrik rendah karbon Indonesia ke Singapura belum memiliki kepastian realisasi karena pemerintah memprioritaskan kebutuhan listrik domestik, termasuk permintaan sektor pusat data yang diperkirakan mencapai 20 GW. Meski kerja sama telah disepakati pada Juli 2026 dengan Danantara sebagai mitra utama Indonesia dan Keppel Electric serta Sembcorp Utilities sebagai calon pembeli, PLN masih mengkaji kesiapan pembangkit, transmisi, dan keandalan sistem kelistrikan.[7] Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan ekspor listrik harus mempertimbangkan keseimbangan antara peluang ekonomi dan kebutuhan energi nasional.

Persoalan pemerataan akses listrik menjadi contoh nyata bahwa kebutuhan dasar energi masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya terpenuhi. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada kuartal I 2025 terdapat 10.068 lokasi atau desa yang belum memperoleh akses listrik dari PLN, mencakup 1,28 juta rumah tangga, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1,32 juta rumah tangga.[8] Lokasi tersebut tersebar di berbagai provinsi, dengan jumlah terbanyak di wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.[9] Fakta ini menegaskan bahwa kebijakan ekspor listrik perlu disertai jaminan bahwa kebutuhan masyarakat domestik terpenuhi terlebih dahulu.

Kedua, pembagian risiko dalam kontrak lintas negara. Rencana ekspor listrik ke Singapura menghadapi persoalan hukum kontrak yang berkaitan dengan ketidaksesuaian jangka waktu izin ekspor dan kebutuhan pembiayaan proyek. Menurut laporan The Straits Times pada 8 Maret 2026, rencana ekspor listrik tenaga surya dari Batam ke Singapura menghadapi kendala pembiayaan akibat ketidaksesuaian antara jangka waktu izin ekspor dan kebutuhan pembiayaan proyek.[10] Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan mengatur bahwa izin ekspor energi terbarukan harus diperbarui setiap lima tahun,[11] sedangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya, kabel transmisi bawah laut, dan sistem penyimpanan baterai membutuhkan pembiayaan jangka panjang sekitar 20–25 tahun.[10]

Ketidaksesuaian jangka waktu izin ekspor dan pembiayaan proyek tersebut juga menimbulkan persoalan Hukum Perdata Internasional karena melibatkan hubungan kontraktual lintas negara, khususnya terkait pilihan hukum (choice of law) dan forum penyelesaian sengketa (choice of forum). Untuk mengantisipasi konflik hukum dan risiko perubahan regulasi, kontrak perlu memuat klausul perlindungan, misalnya: “Para pihak sepakat untuk tunduk pada ketentuan hukum Indonesia yang bersifat memaksa. Apabila terjadi perubahan kebijakan perizinan atau kondisi yang mengancam ketahanan energi nasional, para pihak wajib menyesuaikan jangka waktu, volume, dan jadwal ekspor sesuai ketentuan hukum Indonesia.” Pilihan forum arbitrase internasional tetap dimungkinkan sepanjang tidak mengesampingkan ketentuan memaksa dan ketertiban umum (public policy) Indonesia. Dengan demikian, pengaturan tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian investasi sekaligus melindungi kepentingan nasional.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan kepentingan nasional dalam kontrak perdagangan listrik lintas batas Indonesia–Singapura memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang mengutamakan kebutuhan energi domestik dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi, implementasinya menunjukkan adanya persoalan hukum terkait prioritas pasokan domestik, ketidaksesuaian jangka waktu perizinan dengan pembiayaan investasi, serta aspek Hukum Perdata Internasional mengenai pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan klausul kontrak yang menjamin prioritas kebutuhan domestik, kepastian investasi, pembagian risiko perubahan regulasi, serta keberlakuan ketentuan memaksa Indonesia. Dengan demikian, setiap kontrak perdagangan listrik lintas batas harus menempatkan perlindungan ketahanan energi nasional sebagai persyaratan hukum yang mengikat para pihak.

Referensi

[1] D. A. Harimurti, D. T. B. Utomo, M. A. Dewi, A. Tyaswati, and W. Lestari, “Application of Choice of law and Choice of forum Clauses in International Contract Dispute Resolution,” J. Kolaboratif Sains, vol. 8, no. 3, hal. 1420–1427, 2025, doi: 10.56338/jks.v8i3.7179.

[2] Kementerian ESDM, “Ekspor Listrik ke Singapura, Menteri ESDM Tegaskan Harus Saling Menguntungkan,” 2026. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ekspor-listrik-ke-singapura-menteri-esdm-tegaskan-harus-saling-menguntungkan.

[3] Hague Conference on Private International Law (HCCH), Principles on Choice of law in International Commercial Contracts. The Hague, 2015.

[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Indonesia, 2009.

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1945.

[6] Ministry Of Trade and Industry Singapore, “Press releases: Joint Press Release between MTI and Danantara on CBET,” 2026. [Online]. Available: https://www.meti.gov.sg/newsroom/joint-press-release-between-mti-and-danantara-on-cbet/?

[7] L. A. Mahardhika and A. Asmaaysi, “Nasib Ekspor Listrik ke Singapura Masih Menggantung,” ekonomi.bisnis.com, 2026. https://ekonomi.bisnis.com/read/20261027/44/2015967/nasib-ekspor-listrik-ke-singapura-masih-menggantung.

[8] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,” Jakarta, 2024.

[9] M. R. Hidayatullah, “ESDM Ungkap 10.068 Desa Belum Teraliri Listrik, Butuh Investasi Rp50,01 Triliun,” Bisnis.Com, 2025. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250630/44/1889100/esdm-ungkap-10068-desa-belum-teraliri-listrik-butuh-investasi-rp5001-triliun?

[10] W. Soeriaatmadja, “Should Have Started by Now’: Indonesia’s Plan to Export Solar Energy to Singapore Hits a Snag,” straitstimes.com/, 2026. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/should-have-started-by-now-indonesias-plan-to-export-solar-energy-to-singapore-hits-a-snag?

[11] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan. 2021.