Latar Belakang

Perkawinan campuran mempertemukan hukum keluarga, hukum harta perkawinan, dan hukum kebendaan dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaitkan perkawinan campuran dengan perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia [1]. Ketika objek sengketa berupa tanah yang berakar pada hubungan adat, penentuan hukum yang berlaku memerlukan kualifikasi atas asal-usul dan karakter haknya. Fallo dkk. membahas Ike Suti sebagai tuturan ritual perkawinan di Desa Napi, Kecamatan Kie, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur [2], sedangkan Neonbasu dan Syahrun menggunakannya sebagai metafora tanah warisan keluarga [3]. Istilah tersebut tidak otomatis berarti pemberian tanah adat. Untuk kepentingan analisis hukum, tulisan ini menggunakan ilustrasi hipotetis berupa penyerahan tanah keluarga yang disebut Ike Suti oleh para pihak dalam perkawinan campuran. Dengan demikian, “pemberian tanah adat” menunjuk peristiwa penyerahan tanah yang dikaji, sedangkan akibat hukumnya masih harus ditentukan: apakah tanah beralih menjadi milik penerima, tetap menjadi milik keluarga, atau hanya diberikan untuk digunakan.

Permasalahan hukum muncul ketika tanah yang disebut Ike Suti diklaim sebagai bagian dari harta perkawinan dalam hubungan yang melibatkan WNA. Sebagai ilustrasi hipotetis, seorang perempuan WNI yang menikah dengan WNA menguasai tanah di Timor Tengah Selatan yang disebut keluarganya sebagai Ike Suti. Setelah perkawinan berakhir, pasangan asing mengklaimnya sebagai harta bersama, sedangkan keluarga mempertahankan kedudukannya sebagai tanah keluarga. Sengketa tersebut menuntut kejelasan mengenai subjek dan ruang lingkup hak, kedudukan tanah dalam hubungan harta suami-istri, serta batas akibat hukum yang dapat diakui berdasarkan hukum pertanahan Indonesia. Istilah adat semata belum menjawab apakah tanah merupakan hak individual, harta perkawinan, atau tanah yang penguasaannya dibatasi oleh hubungan keluarga.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana karakter adat Ike Suti dikualifikasikan dalam sengketa tanah pada perkawinan campuran; bagaimana hukum yang berlaku ditentukan terhadap hubungan harta perkawinan dan status kebendaan tanah; serta bagaimana hakim merumuskan penyelesaian sengketanya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan karakter adat sebagai dasar kualifikasi Ike Suti, merumuskan pendekatan kualifikasi berlapis dalam menentukan hukum yang berlaku, dan menguraikan peran hakim dalam menyusun pertimbangan penyelesaian sengketa. Kajian dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Karakter Adat sebagai Dasar Kualifikasi Ike Suti

Kualifikasi merupakan langkah untuk menentukan kategori hubungan hukum yang disengketakan. Dalam ilustrasi tersebut, istilah adat tidak cukup menjadi dasar penetapan bahwa tanah adalah harta bawaan, harta bersama, atau milik keluarga. Hakim perlu memeriksa peristiwa perolehan dan isi kewenangan penerimanya.

Uraian Neonbasu dan Syahrun mengenai tanah warisan yang tidak boleh dijual tanpa persetujuan saudara menunjukkan pentingnya membedakan penguasaan individual dan kewenangan keluarga [3]. Penggunaan istilah “harta bersama” dalam uraian antropologis itu juga tidak dengan sendirinya identik dengan harta bersama suami-istri menurut hukum perkawinan. Makna istilah harus dibaca dalam konteks sumber dan masyarakatnya.

Karena itu, pemeriksaan perlu menjangkau pihak pemberi dan penerima, waktu serta dasar perolehan, tujuan penyerahan, kewenangan mengalihkan, dan akibat putusnya perkawinan. Keterangan tokoh adat dan keluarga, dokumen penyerahan, serta bukti penguasaan dapat membantu menjelaskan hubungan tersebut. Apabila ternyata hanya diberikan kewenangan memakai tanah keluarga, objek yang diperselisihkan berbeda dari tanah yang telah dialihkan menjadi hak individual.

Dengan pendekatan ini, asal-usul adat menjadi bahan penentuan karakter hubungan hukum. Pengakuan atas adat tidak berarti menerima seluruh klaim adat tanpa pembuktian, melainkan menilai norma yang hidup dan relevansinya terhadap hak yang disengketakan.

Penentuan Hukum yang Berlaku melalui Kualifikasi Berlapis

Setelah karakter hubungan terurai, persoalan harta perkawinan harus dibedakan dari status kebendaan tanah. Pada lapisan hubungan suami-istri, hakim mengidentifikasi unsur asing dan kaidah HPI yang relevan sebelum menerapkan hukum materiil. Kewarganegaraan pasangan, hubungan perkawinan, dan keberadaan perjanjian perkawinan merupakan fakta yang perlu diperiksa; kewarganegaraan salah satu pihak tidak otomatis menentukan hukum untuk seluruh sengketa.

Untuk hubungan harta perkawinan pasangan berbeda kewarganegaraan, tulisan ini menggunakan domisili bersama pertama setelah perkawinan sebagai titik taut. Dampu, dengan merujuk pemikiran Sudargo Gautama, menjelaskan penggunaan titik taut tersebut untuk menentukan hukum harta perkawinan [4]. Dengan pendekatan ini, apabila domisili bersama pertama berada di Indonesia, hukum Indonesia dapat dipertimbangkan untuk menilai kedudukan harta sebagai milik pribadi atau harta bersama. Untuk hubungan harta perkawinan pasangan berbeda kewarganegaraan, domisili bersama pertama setelah perkawinan dapat dipertimbangkan sebagai titik taut berdasarkan pendekatan doktrinal.

Apabila hukum Indonesia berlaku atas hubungan harta perkawinan, Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan membedakan harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dari harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain [1]. Dengan demikian, tanah yang diterima selama perkawinan belum tentu menjadi harta bersama. Dasar perolehan dan subjek penerimanya tetap menentukan.

Pada lapisan kebendaan, tanah di Indonesia berkaitan dengan prinsip lex rei sitae, yakni hukum tempat benda berada. Mustika dkk. menempatkan prinsip tersebut dalam analisis hak atas tanah pada perkawinan campuran [5]. Pemisahan persoalan memungkinkan hukum hubungan perkawinan dan hukum kebendaan dinilai menurut lingkupnya masing-masing, tanpa mengabaikan keterkaitan akibat hukumnya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menempatkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang. Pasal 21 ayat (1) membatasi Hak Milik bagi orang perseorangan pada WNI. Ayat (3) mengatur kewajiban orang asing melepaskan Hak Milik yang diperoleh karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta akibat perkawinan dalam waktu satu tahun, beserta akibat hukumnya [6]. Pembatasan Hak Milik ini harus dibedakan dari jenis hak atas tanah lainnya.

Perjanjian perkawinan juga relevan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan perjanjian dibuat sebelum atau selama perkawinan, dengan tetap memperhatikan hak pihak ketiga [7]. Namun, perjanjian pemisahan harta tidak membuktikan dengan sendirinya bahwa tanah adat telah menjadi milik individual dan tidak memberikan kelayakan kepada WNA untuk mempunyai Hak Milik.

Peran Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ike Suti

Kualifikasi berlapis menuntut pertimbangan yang menjelaskan hubungan antara fakta adat, hukum harta perkawinan, dan ketentuan pertanahan. Hakim terlebih dahulu memastikan siapa pemegang hak dan apa ruang lingkup haknya, kemudian menilai apakah hak tersebut masuk dalam hubungan harta suami-istri. Penentuan akibat putusnya perkawinan mengikuti hasil pemeriksaan tersebut.

Ketentuan pertanahan yang bersifat memaksa, termasuk Pasal 21 UUPA, berlaku langsung sesuai lingkupnya tanpa memerlukan penolakan hukum asing melalui ketertiban umum. Sebaliknya, pengecualian ketertiban umum digunakan setelah kaidah HPI menunjuk hukum asing, apabila akibat penerapannya bertentangan dengan prinsip dasar hukum Indonesia. Sidiqah menekankan pentingnya penguraian ketertiban umum dalam pertimbangan hakim [8]. Perbedaan isi hukum asing saja tidak cukup menjadi alasan penolakan.

Penggalian karakter adat sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat [9]. Dalam perkara ini, kewajiban tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan adat yang spesifik dan penilaian bukti, disertai argumentasi mengenai batas pengakuannya dalam hukum nasional.

Penutup

Sengketa tanah yang disebut Ike Suti dalam perkawinan campuran memerlukan kualifikasi berdasarkan konteks adat dan peristiwa perolehannya. Kualifikasi berlapis membedakan asal-usul serta ruang lingkup hak, hubungan harta perkawinan, dan status kebendaan tanah. Hukum adat menjelaskan karakter hubungan, kaidah HPI menentukan hukum untuk persoalan yang relevan, sedangkan hukum pertanahan Indonesia membatasi akibat kebendaannya. Pemisahan ini memungkinkan putusan menghormati hubungan adat sekaligus menjaga kepastian hak dan perlindungan para pihak dalam hubungan hukum lintas negara.

Bagi penulis, keadilan dalam sengketa Ike Suti bertumpu pada ketepatan memahami hak yang benar-benar lahir dari hubungan adat dan batas pengakuannya dalam hukum yang berlaku. Unsur asing memperluas persoalan pilihan hukum, sementara asal-usul dan ruang lingkup hak tetap menjadi dasar untuk menilai klaim para pihak. Kualifikasi berlapis dengan demikian menempatkan penghormatan terhadap adat dan kepastian hukum dalam satu alur pertimbangan yang dapat diuji, sehingga penyelesaian sengketa memperoleh dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Referensi

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

[2] J. D. Fallo, R. Oematan, T. M. E. Ingunau, dan J. W. Mesah, “Makna Tuturan Adat Ike Suti Masyarakat Desa Napi Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan,” Ciencias: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, vol. 7, no. 2, hal. 103–110, 2024, doi: 10.70942/ciencias.v7i2.186.

[3] G. Neonbasu dan Syahrun, “Budaya Masyarakat NTT dan Citra Peran Perempuan (Sebuah Pendekatan Antropologis),” ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya, vol. 13, no. 2, hal. 277–295, 2024, doi: 10.33772/etnoreflika.v13i2.2532.

[4] D. Dampu, “Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Denpasar Provinsi Bali,” tesis magister, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. [Daring]. Tersedia: https://eprints.undip.ac.id/16935/1/DEBORA_DAMPU.pdf.

[5] D. Mustika, W. Syukri, A. Nandita, A. A. S. Alam, dan J. E. Amanda, “Analisis Hukum Perdata Internasional tentang Hak atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran,” Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, vol. 11, no. 1, hal. 93–112, 2026, doi: 10.31293/lg.v11i1.9587.

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

[7] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, 27 Oktober 2016.

[8] M. Sidiqah, “Penerapan Konsepsi Ketertiban Umum oleh Hakim dalam HPI Indonesia,” Journal Evidence of Law, vol. 1, no. 2, hal. 150–167, 2022, doi: 10.59066/jel.v1i2.233.

[9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.