Latar Belakang

Hukum Acara pemanggilan sidang terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dalam hal domisili elektroniknya tidak diketahui/tidak terverifikasi, saat ini diatur dalam suatu Nota Kesepahaman (NK) yakni Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 dan Nomor 02/KMA/NK/IV/2023 antara KEMENLU RI dengan Mahkamah Agung RI. Sebagai komparasi dalam pergaulan internasional, negara-negara anggota Hague Conference on Private International Law/Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) sudah sejak tahun 1965 merumuskan dan terikat pada Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial Documents In Civil Or Commercial Matters (HSC) dalam hal penyampaian panggilan sidang antar negara.

Indonesia, pada tanggal 11 Agustus 2026 secara resmi menggabungkan diri tercatat sebagai negara anggota HCCH. Status keanggotaan tersebut tidak secara otomatis membuat terikat terhadap semua instrumen yang dihasilkan HCCH karena tetap memerlukan keputusan tersendiri. Dalam hal ini karena Indonesia belum menjadi negara pihak saat HSC dibuat maka pengesahan konvensi dapat dilakukan dengan jalan aksesi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional maupun Pasal 28 HSC itu sendiri.

Hal tersebut memerlukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimanakah urgensi Indonesia untuk mengaksesi HSC dalam rangka pembaruan hukum nasional? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Indonesia untuk mengaksesi HSC.

Urgensi Indonesia Mengaksesi HSC: Pendekatan Konsep Anticipatory Law

Pembaruan hukum melalui aksesi HSC dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan dan/atau mencabut prosedur yang telah ada melainkan melengkapi dan dijalankan secara paralel tergantung kepada negara mana panggilan sidang hendak dituju, sebagaimana contohnya Negara Finlandia yang selain tunduk pada HSC, sebagai bagian dari Uni Eropa juga tunduk pada EU 1393/2007 Recast Service Regulation (yang diubah terakhir dengan EU 2020/1784).[1]

Pembaruan hukum tidak semata dilakukan karena adanya kendala melainkan dapat dilakukan karena berorientasi preventif maupun antisipatif,[2] yang bertujuan menciptakan keadilan antargenerasi (intergenerational justice) dan ketahanan sistem (resilience) berfokus strategi jangka panjang, termasuk bagaimana norma hukum dapat tetap relevan dalam kondisi yang berubah.[3] Karena hukum adalah kajian yang realistis dan prediktif, bukan sekadar imajinasi normatif tentang masa depan.[4] Dalam konteks HSC adalah melalui kerangka kerja yang lebih jelas, penguatan kepastian hukum, dan sifat adaptif melalui forum evaluasi HCCH, sebagai berikut;

Pertama, kebutuhan untuk terikat pada HSC tergambarkan dari data yang termuat pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2025, yang menunjukkan sepanjang tahun 2025, terdapat permohonan penyampaian panggilan sidang sebanyak 528 perkara dan dari 10 besar negara tujuan, yakni Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Jepang, Belanda, Tiongkok, Hong Kong, Britania Raya, dan Luksemburg, hanya Malaysia saja yang tidak tunduk pada HSC. Jalan aksesi bukanlah formalitas hukum belaka melainkan keputusan politik-hukum yang disengaja,[5] sejalan dengan precommitment theory yakni melalui ikatan berkomitmen membatasi perilaku dan mencegah ruang bertindak impulsif atau oportunistik di kemudian hari[6] agar keputusan mendatang tidak mudah bergeser oleh kepentingan jangka pendek[7], dalam konteks HSC menandai kesediaan negara untuk membangun komitmen mewujudkan tujuan besar HSC yang secara eksplisit ada pada konsiderannya, yakni untuk menciptakan sarana tepat guna serta menyederhanakan dan mempercepat jalannya prosedur dalam penyampaian dokumen yudisial maupun ekstrayudisial. Sejalan dengan latar belakang disusunnya HSC sebagai wadah perpaduan berbagai tradisi hukum, berfokus mengakomodasi sistem hukum yang berbeda dan berupaya menjembatani perbedaan di antara masing-masing sistem.[8].

Kedua, pilihan mengaksesi merupakan langkah yang lebih efisien jika dibandingkan dengan pembuatan maupun penguatan perjanjian bilateral (PB) karena aksesi merupakan single-stage process.[9] di Indonesia aksesi relatif mudah karena dapat dilakukan melalui Peraturan Presiden dan tidak memerlukan persetujuan parlemen sebagaimana Pasal 11 ayat 2 konstitusi dibandingkan dengan pembuatan PB yang harus melalui tahap penjajakan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Dari biaya pembentukan, forum multilateral dapat menekan biaya dengan satu kerangka bersama dibanding negosiasi banyak PB yang berulang[10]. Dari segi cakupan, PB hanya memberi manfaat yang lebih kecil dan terbatas pada hubungan tertentu sedangkan pada multilateral dapat menjangkau banyak pihak sekaligus[11], begitu pula dalam hal adanya perubahan tafsir maka dapat berlaku bagi seluruh anggota, bukan hanya dua pihak, sehingga menjaga integritas sistem.[12]

Ketiga, dari teknis prosedural, HSC menganut model otoritas sentral tunggal yakni yang mewajibkan menunjuk satu Central Authority/lembaga khusus sebagai titik kontak/pintu komunikasi, untuk menerima maupun meneruskan permohonan penyampaian dokumen peradilan perdata, konsep tersebut bukanlah hal yang baru di Indonesia karena di lapangan hukum pidana diamanatkan kepada Kementerian Hukum (vide: Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Model otoritas sentral tunggal dalam HSC juga secara tidak langsung menciptakan debirokratisasi jika dibandingkan dengan NK, yakni dengan mengeliminasi protokol diplomatik[1], yakni keterlibatan bertingkat dari Mahkamah Agung, KEMENLU dan Perwakilan Diplomatik sebagaimana ditentukan Pasal 5 NK.

Keempat, penguatan kepastian hukum karena salah satu filosofi fundamental panggilan sidang adalah terlindunginya hak pihak yang dipanggil, yang dalam HSC berusaha diakomodir melalui digunakannya formulir standar tanpa memerlukan prosedur legalisasi diplomatik yang rumit.[13] Kemudian penyediaan bukti penyampaian panggilan melalui bukti formal (certificate) yang membuktikan panggilan telah benar-benar diterima pihak di negara tujuan, mencegah tanpa kejelasan status penyerahan sehingga meminimalisir risiko kegagalan penyampaian (undelivered/undated notice).

Kelima, perlindungan Tergugat juga nampak dari norma Pasal 15 HSC yang melarang dijatuhkannya putusan ‘verstek’ sampai terbukti bahwa penyampaian panggilan sidang dilakukan dalam waktu yang cukup dan diserahkan secara nyata (actually delivered) atau setidaknya segala upaya yang wajar telah dilakukan. Hal ini berintikkan due process bahwa tergugat harus diberikan pemberitahuan secara patut dan kesempatan yang wajar untuk membela diri. Kasus-kasus seperti State ex rel. Dusselberg v. Peele menunjukkan bahwa keberhasilan penyerahan dokumen diuji dari terpenuhinya hak tergugat untuk mengetahui isi dan maksud dari dokumen hukum tersebut secara nyata.[14]

Keenam, untuk menjaga relevansinya dan keberlanjutan jangka panjang HCCH memiliki forum untuk mengevaluasi praktik dari Konvensi yang dihasilkannya melalui keberadaan Special Commission (SC). Sebagai contoh teranyar pada pertemuan tanggal 2 hingga 5 Juli 2024, menghasilkan Conclusions & Recommendations (C&R) yang pada pokoknya menyatakan transmisi elektronik komunikasi peradilan adalah bagian yang makin berkembang dan penggunaannya harus didorong, kemudian mengakui bahwa beberapa negara pihak (dalam kapasitas negara yang diminta/tujuan) telah menerapkan berbagai praktik untuk membantu melacak keberadaan penerima/pihak yang dipanggil dalam keadaan di mana alamat tidak lengkap atau salah. Komisi ini mendorong negara-negara pihak untuk memberikan bantuan tersebut sesuai dengan kemampuan hukum dan struktural mereka.

Penutup

Pembaruan hukum pemanggilan sidang pihak yang berkediaman di luar negeri melalui Aksesi 1965 Hague Service Convention (HSC) adalah hal yang urgen untuk ditempuh sebagai konsekwensi tindak lanjut bergabungnya Indonesia ke dalam HCCH. Keberadaan HSC akan melengkapi aturan yang telah dimiliki saat ini, HSC memberi dimensi berbeda dan substansi positif yang tidak hanya berorientasi masa kini tetapi juga di masa depan, diantaranya dengan simplifikasi prosedur, penguatan kepastian hukum perlindungan Tergugat serta eksistensi forum evaluasi melalui fungsi Special Commission untuk menghasilkan Kesimpulan dan rekomendasi pedoman agar implementasi konvensi bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Referensi

[1] H. Pramono, Rogatori (Bantuan Teknis Hukum Dalam Perkara Perdata Lintas Negara) Teori, Praktik, dan. Jakarta: Kencana, 2025.

[2] N. Toivonen, “Systems Thinking in the Proactive Approach to Law in Business,” Oxf. Handb. Law Manag., pp. 655–669, Jan. 2026.

[3] I. A. Umnova-Konyukhova, “Constitutional futurology and constitutional futurism in the context of global changes,” Gos. Pravo, vol. 2021, no. 5, pp. 81–93, Jan. 2021, doi: 10.31857/S102694520014855-1.

[4] D. Šoltys, “REFLECTING LEGAL FUTUROLOGY AS A SCIENTIFIC APPROACH TO THE FUTURE OF LAW,” Stud. Iurid. Cassoviensia, vol. 14, no. 1, pp. 127–160, Jan. 2026, doi: 10.33542/SIC2026-1-08.

[5] A. L. Comstock, “COMMITTED TO RIGHTS: UN Human Rights Treaties and Legal Paths for Commitment and Compliance: Volume 1,” Committed Rights UN Hum. Rights Treaties Leg. Paths Commit. Compliance Vol. 1, vol. 1, pp. 1–230, Jan. 2021, doi: 10.1017/9781108908979.

[6] S. R. Ratner, “Overcoming temptations to violate human dignity in times of crisis: On the possibilities for meaningful self-restraint,” Theor. Inq. Law, vol. 5, no. 1, pp. 83–110, Jan. 2004, doi: 10.2202/1565-3404.1086.

[7] J. E. L. Campos and H. S. Esfahani, “Credible commitment and success with public enterprise reform,” World Dev., vol. 28, no. 2, pp. 221–243, Feb. 2000, doi: 10.1016/S0305-750X(99)00128-X.

[8] T. G. Vanderbeek, “What-s in the contract?: Rockefeller, the hague service convention, and serving process abroad,” Vanderbilt Law Rev., vol. 76, no. 2, pp. 643–680, Mar. 2023.

[9] S. Michel and C. Schenker, “Article 60: Accession,” Comment. First Geneva Conv. Conv. Amelior. Cond. Wounded Sick Armed Forces Field, pp. 1158–1166, Jan. 2016, doi: 10.1017/9781316755709.073.

[10] A. Thompson and D. Verdier, “Multilateralism, Bilateralism, and Regime Design,” Int. Stud. Q., vol. 58, no. 1, pp. 15–28, Jan. 2014, doi: 10.1111/isqu.12100.

[11] L. Crump, “Global trade policy development in a two-track system,” J. Int. Econ. Law, vol. 9, no. 2, pp. 487–510, Jun. 2006, doi: 10.1093/jiel/jgl005.

[12] G. Vidigal, “From Bilateral to Multilateral Law-making: Legislation, Practice, Evolution and the Future of Inter Se Agreements in the WTO,” Eur. J. Int. Law, vol. 24, no. 4, pp. 1027–1053, Nov. 2013, doi: 10.1093/ejil/cht064.

[13] B. A. Ristau, “International Judicial Assistance (Civil and Commercial) by Bruno A. Ristau,” Int. Lawyer, vol. 20, no. 4, pp. 1413–1417, 1986.

[14] W. M. C. Weidemaier, “International Service of Process Under the Hague Convention,” Adm. Justice Bull., Dec. 2004.