Latar Belakang

Perdagangan lintas negara melalui lokapasar atau kerap disebut dengan marketplace telah mengubah hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan pelantar (platform). Platform tidak lagi sekadar menyediakan ruang pertemuan para pihak, tetapi juga dapat memfasilitasi pembayaran, mengelola promosi, dan menentukan peringkat produk yang paling laris dijual. Masalah timbul ketika penjual menjual barang cacat atau palsu, atau menghapus akun secara sepihak setelah menerima pembayaran. Dalam perspektif hukum perdata internasional (HPI), persoalan ini semakin kompleks karena melibatkan perbedaan yurisdiksi, hukum yang berlaku, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Permasalahan hukum muncul ketika platform digital berlindung di balik doktrin safe harbor policy, yang membebaskan platform dari tanggung jawab hukum atas konten atau barang yang diunggah oleh pengguna.[1] Platform berlindung dengan dalil dirinya hanya penyedia yang mempertemukan penjual dan pembeli, sedangkan konsumen atau pemilik hak mengalami kerugian akibat transaksi yang difasilitasi platform tersebut. Dalam transaksi lintas negara, persoalan tersebut semakin kompleks karena penjual atau operator marketplace bisa saja berkedudukan di luar Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas perlindungan hukum bagi marketplace, mengidentifikasi kondisi yang memungkinkan penerapan secondary liability, serta menilai kepastian hukum bagi para pihak terhadap transaksi lintas negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merumuskan dua pertanyaan: pertama, dalam keadaan apa platform dapat dimintai pertanggungjawaban sekunder (secondary liability) atas pelanggaran yang dilakukan penjual pihak ketiga? Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa transaksi lintas negara? Penelitian ini bertujuan menganalisis keadaan yang memungkinkan marketplace dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran penjual pihak ketiga, serta penentuan hukum dan forum penyelesaian sengketa transaksi lintas negara.

Batas Pertanggungjawaban Marketplace dan Konstruksi Secondary Liability

Dalam konteks sengketa perdagangan secara elektronik, secondary liability dapat diterapkan bermula dari adanya pelanggaran penjual pihak ketiga, kemudian menilai apakah marketplace memiliki keterlibatan, pengetahuan, kendali, bantuan, atau kelalaian yang cukup erat sehingga turut bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Keberadaan marketplace, penerimaan komisi, maupun penyediaan fasilitas pembayaran tidak secara otomatis membuktikan tanggung jawab tersebut. Penilaiannya harus memperhatikan kewajiban hukum, pengetahuan aktual atau konstruktif, kemampuan mencegah pelanggaran, serta hubungan sebab akibat dengan kerugian.

Dalam hukum Indonesia, konstruksi pertanggungjawaban tersebut dapat didasarkan pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Pasal 1365 mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, sedangkan Pasal 1366 mencakup kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hati.

Dengan demikian, penilaian terhadap marketplace harus mencakup (1) adanya perbuatan atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada marketplace, (2) sifat melawan hukum, (3) kesengajaan atau kelalaian, (4) kerugian nyata yang dapat dibuktikan, dan (5) hubungan kausal antara perbuatan atau kelalaian dengan kerugian.

Contohnya, marketplace menerima laporan disertai bukti bahwa suatu akun menjual barang palsu, tetapi tidak melakukan tindakan yang sebenarnya dapat dilakukan, seperti menahan pembayaran, menangguhkan penawaran, meminta dokumen, atau menutup akun. Apabila kelalaian tersebut menyebabkan kerugian konsumen semakin besar, marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata.

Kerugian yang dituntut harus dibuktikan secara spesifik, antara lain harga pembelian, biaya pengiriman, pengembalian, pemeriksaan, atau perbaikan barang. Hubungan kausal juga harus dibuktikan secara memadai. Marketplace tidak dapat dibebani tanggung jawab atas cacat produksi yang tidak diketahui dan tidak dapat dideteksi secara wajar apabila tanggung jawab tersebut lebih tepat berada pada produsen atau penjual.

Konsep secondary liability dalam hukum Indonesia bukanlah dasar gugatan mandiri, melainkan konsep analitis untuk menjelaskan atribusi tanggung jawab atas kontribusi marketplace terhadap pelanggaran pihak ketiga. Dasar hukumnya tetap harus ditemukan dalam hukum positif, khususnya kewajiban pihak yang terlibat dalam perdagangan secara elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila memenuhi ruang lingkupnya, serta Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata.

Mengambil contoh kasus gugatan pada Pengadilan California, Amerika Serikat antara Angela Bolger selaku konsumen melawan Amazon selaku marketplace dan E-Life selaku penjual, hakim pada tingkat banding mengabulkan gugatan yang diajukan oleh konsumen dengan menyatakan marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Bolger. Meskipun Amazon berdalih bahwa dirinya hanya merupakan penyedia marketplace dan layanan logistik, bukan sebagai penjual, namun dalam pertimbangannya pengadilan menilai peran nyata Amazon dalam rantai distribusi produk, mulai dari proses diizinkannya E-Life menjual produk kepada konsumen, menerima pesanan konsumen, memproses pembayaran, hingga memperoleh pendapatan dari transaksi tersebut. Sehingga rangkaian keterlibatan Amazon tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip strict product liability.[2]

Bercermin pada kasus Bolger vs Amazon diperoleh suatu keadaan pentingnya menilai fungsi nyata marketplace dalam proses penjualan dan distribusi, termasuk penerimaan produk, pemrosesan transaksi, penyimpanan, pengiriman, dan peran ekonominya. Namun, putusan tersebut menggunakan hukum product liability California sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia. Nilai pentingnya terletak pada pendekatan fungsional dalam menilai keterlibatan platform.

Selain itu, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang berlaku sejak 8 Juni 2026 dan mencabut Permendag Nomor 31 Tahun 2023, mengatur tata kelola penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), persyaratan usaha, iklan elektronik, pengawasan, dan sanksi administratif. Pelanggaran kewajiban administratif dapat menjadi bukti standar perilaku yang seharusnya dipenuhi, tetapi tidak otomatis membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum.

Kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan prinsip iktikad baik dan kesalahan, sementara mekanisme safe harbor serta notice-and-takedown belum terkonsolidasi secara jelas sebagaimana di Amerika Serikat. Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan pengujian tanggung jawab marketplace yang terukur dan berbasis bukti.

Ringkasnya, pertanggungjawaban marketplace dapat diterapkan dengan memperhatikan peran nyata marketplace, kewajiban yang dilanggar, hubungan kausal dengan kerugian, dan unsur yang disyaratkan hukum.

Penentuan Hukum dan Forum yang Berlaku atas Sengketa Transaksi Lintas Negara

Transaksi yang melibatkan pedagang asing, konsumen Indonesia, dan marketplace yang berkedudukan di negara ketiga memerlukan penentuan hukum yang berlaku serta kewenangan mengadili. Penentuan hukum dan forum penyelesaian sengketa merupakan dua persoalan berbeda. Pasal 18 UU ITE mengatur bahwa para pihak dapat memilih hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik internasional. Apabila tidak terdapat pilihan, penentuannya didasarkan pada asas HPI.

Apabila para pihak memilih forum di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa, maka berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.[4]

Klausula pilihan hukum dapat menjadi faktor penting, tetapi tidak selalu meniadakan ketentuan memaksa yang melindungi konsumen atau menghapus kewenangan pengadilan yang ditentukan oleh hukum terkait. Prinsip party autonomy dalam Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts tahun 2015 dapat menjadi referensi konseptual, tetapi prinsip tersebut secara khusus ditujukan untuk kontrak komersial dan tidak berlaku langsung untuk kontrak konsumen.[6]

Terhadap para pihak yang tidak melakukan pilihan hukum maupun forum, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyelesaian sengketa menggunakan Hukum Perdata Internasional, meliputi dimana perjanjian ditandatangani para pihak, dimana perjanjian dilaksanakan, hukum yang paling erat dengan transaksi yang terjadi.[5]

Peraturan ini sejalan dengan Pasal 75 PP Nomor 80 Tahun 2019 yang pada pokoknya memberi pengaturan khusus, apabila pelaku usaha luar negeri bertransaksi dengan konsumen Indonesia tanpa membuat pilihan hukum maupun forum, sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau peradilan umum sesuai peraturan perlindungan konsumen. Penerapannya tetap memerlukan identifikasi pihak yang digugat dan hubungan hukum yang disengketakan.

Penentuan forum juga perlu mempertimbangkan efektivitas penyelesaian sengketa dan kemungkinan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam transaksi lintas negara tidak cukup hanya dengan mencantumkan klausula pilihan hukum dan pilihan forum, tetapi harus menjamin akses konsumen terhadap penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan dapat dilaksanakan.

Penutup

Berdasarkan hasil kajian, marketplace tidak sepenuhnya dapat berlindung di balik kedudukannya sebagai perantara transaksi. Safe harbor policy tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan mutlak marketplace dari setiap kerugian yang timbul dalam transaksi lintas negara. Pembatasan tanggung jawab timbul dari pelanggaran kewajiban marketplace sendiri, sedangkan secondary liability dapat dipertimbangkan apabila terdapat peran nyata marketplace dalam rantai distribusi produk, kelalaian marketplace dalam menjalankan kewajibannya, hubungan antara tindakan dengan kerugian konsumen, dan unsur yang disyaratkan sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.

Terbitnya Permendag Nomor 19 Tahun 2026 memperkuat kerangka penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan pertanggungjawaban perdata otomatis atas seluruh pelanggaran penjual pihak ketiga ataupun menyelesaikan persoalan pilihan hukum dan yurisdiksi internasional dalam transaksi lintas negara, terutama mengenai hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kepastian hukum dalam transaksi lintas negara bergantung pada penilaian yang proporsional terhadap kewajiban penjual, kewajiban marketplace, karakter sengketa, dan aturan hukum yang relevan.

Referensi

[1] K. K. dan I. R. Indonesia, “Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Penyediaan Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan melalui E-Commerce,” 2016.

[2] California Courts of Appeal, Court of Appeal, Fourth Appellate District, Angela Bolger, Amazom.Com, LLC. 2020. [Online]. Available: https://cases.justia.com/california/court-of-appeal/2020-d075738.pdf?ts=1597343456

[3] Kementerian Perdagangan Indoensia, “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” Peraturan Menteri Perdagangan, 2026.

[4] Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, vol. 80, no. 019092, p. 61, 2019.

[5] N. M. Ramadhani, “Consumer Protection In Cross-Border E-Commerce,” Jurnal Lex Suprema, vol. 8, no. 1, hal. 143–161, 2026, doi: 10.12345/lexsuprema.v%vi%i.1079.

[6] The Hague Conference on Private International Law Permanent Bureau, Hague Conference on Private International Law - Principle on Choice of Law in International Commercial Contracts, vol. 125, no. 125. 2015. [Online]. Available: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135