Latar Belakang

Persoalan kewenangan mengadili dengan unsur asing merupakan topik bahasan Hukum Perdata Internasional, yang berdiri berdampingan dengan persoalan pilihan hukum, pengakuan, serta eksekusi putusan asing. Adanya asas kebebasan berkontrak menjadi landasan para pihak dalam menyepakati badan peradilan, namun kepastian hukum bergantung pada hukum acara dan sikap pengadilan setempat. Pengakuan pilihan forum di Indonesia belum begitu jelas mengingat hukum acara masih mengandalkan warisan kolonial dan belum mengatur mengenai perdata internasional. Hukum acara perdata tidak mengatur kewenangan pengadilan asing sehingga pengadilan Indonesia cenderung tetap mengadili meskipun forum asing telah dipilih, berdasar asas actor sequitur forum rei [1].

Putusan pengadilan menunjukkan penafsiran beragam, ada yang tetap mengadili meskipun forum asing telah dipilih, ada pula yang menyatakan diri tidak berwenang [1]. Terhadap arbitrase, norma tampak tegas, tetapi pengadilan tetap dapat tampil sebagai penjaga kedaulatan yurisdiksinya, sebagaimana terlihat dalam sengketa Astro melawan Ayunda [2]. Akibatnya para pihak tidak mengetahui kepastian hukum atas kesepakatan forum mereka.

Artikel ini merumuskan tiga masalah yakni bagaimana kedudukan choice of forum dan batas kewenangan mengadili, bagaimana putusan pengadilan dan arbitrase memperlihatkan batas tersebut, dan bagaimana batas itu seharusnya dirumuskan, dengan membedakan hukum positif dari gagasan penulis.

Kedudukan Choice of Forum dan Sumber Pembatasan

Pengakuan terhadap pilihan forum di Indonesia tidak seragam. Dasar umumnya adalah kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang hanya menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak, ia tidak menjawab apakah hakim wajib menolak perkara yang diperjanjikan untuk diadili di luar negeri. Pengakuan eksplisit hanya ditemukan pada sektor tertentu, misalnya Pasal 18 UU ITE yang memberi kewenangan kepada para pihak menetapkan forum bagi transaksi elektronik internasional [3], serta arbitrase melalui Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 [4]. Untuk pilihan pengadilan asing dalam kontrak perdata biasa, tidak ada norma setara. Eksepsi bahwa pengadilan asing telah dipilih kerap dikalahkan oleh kompetensi relatif berbasis tempat tinggal tergugat [1].

Doktrin forum non conveniens, lis pendens, dan res judicata belumlah diatur, sementara Pasal 118 HIR pada dasarnya membagi wilayah kerja antarpengadilan di Indonesia, sehingga kurang tepat dipakai menjawab pertanyaan antarnegara. Pasal 436 Rv juga menyatakan putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dieksekusi. Hal ini menunjukkan pengadilan Indonesia mempertahankan perkara bukan semata karena enggan menghormati kesepakatan, melainkan karena putusan forum pilihan sulit dieksekusi terhadap aset di Indonesia.

Maka batas kewenangan pengadilan Indonesia bersumber dari tiga arah, kewenangan absolut yang ditutup perjanjian arbitrase, prinsip ketertiban umum dan kaidah memaksa yang tidak dapat disimpangi oleh kesepakatan, serta kompetensi relatif dan efektivitas eksekusinya. Sebagai pembanding, Hague Convention 2005 mewajibkan negara peserta menolak atau menunda pemeriksaan bila terdapat klausula pilihan forum eksklusif sah [5].

Inkonsistensi dalam Menarik Batas

Tiga jenis klausula perlu dibedakan karena akibat hukumnya berbeda. Pilihan hukum hanya menentukan hukum materiil yang mengatur kontrak. Pilihan pengadilan menunjuk pengadilan negara tertentu untuk memeriksa sengketa. Pilihan arbitrase menyingkirkan peradilan negara dan menyerahkan sengketa kepada arbiter. Klausula pertama tidak otomatis berarti klausula kedua [1].

Pada pilihan pengadilan, terdapat perbedaan pandangan. Dalam sengketa Mitomo Shoji K.K. melawan Bali Energi Ltd., para pihak memilih Pengadilan Negeri Tokyo, tetapi gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat kedudukan salah satu tergugat. Eksepsi ditolak dengan dasar Pasal 118 ayat (2) HIR dan putusan sela itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm, Pengadilan Negeri Batam menyatakan diri tidak berwenang semata karena klausula yang menunjuk pengadilan Singapura [1].

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2012 dan Nomor 1108 K/Pdt/2020 berbeda sifatnya. Keduanya bertumpu pada pilihan hukum Inggris [6], [7], sehingga di sini keduanya dibaca bukan sebagai contoh pilihan pengadilan, melainkan sebagai contoh bagaimana pilihan hukum dicampuradukkan dengan pilihan forum dalam menilai kewenangan mengadili [1].

Pada pilihan arbitrase, norma lebih tegas, tetapi praktik menyimpan masalah. Dalam perkara PT Ayunda Prima Mitra melawan Astro Nusantara, Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, Ayunda menggugat pada September 2008 meskipun perjanjian memuat klausula arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Astro memulai arbitrase pada Oktober 2008, dan majelis arbiter mengeluarkan anti-suit injunction yang melarang Ayunda meneruskan gugatannya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak mengakui dan melaksanakan putusan tersebut, yang kemudian dikuatkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan kedaulatan forum domestik. Dari sudut hukum perikatan, perintah itu sekadar menagih janji berarbitrase yang dilanggar pihak yang menggugat lebih dahulu. Ironisnya, undang-undang Indonesia sendiri meminta pengadilan negeri menutup pintu bagi sengketa yang terikat arbitrase [4].

Pengujian Bertingkat sebagai Gagasan Pembaruan (De Lege Ferenda)

Status istilah di bagian ini perlu dibedakan. Koneksi nyata dan efektivitas bukan temuan baru, konsep pertama telah lama diadopsi sebagai titik taut dalam perancangan Hukum Perdata Internasional, yang kedua tersirat dalam alasan pengadilan menahan perkara [8]. Penundaan dikenal dalam Konvensi 2005 sebagai alternatif penolakan [5]. Yang merupakan konstruksi penulis adalah rangkaian ketiganya menjadi pengujian bertingkat, konstruksi ini belum menjadi doktrin maupun praktik pengadilan Indonesia.

Pengujian pertama memisahkan pilihan hukum dari pilihan forum, hanya klausula yang tegas dan eksklusif yang dapat menyingkirkan kewenangan pengadilan Indonesia. Pengujian ini sejalan dengan evaluasi yudisial di lingkungan Mahkamah Agung yang berfokus pada eksklusivitas klausula, cakupan sengketa di dalamnya dan tingkat keterkaitan riil perkara dengan Indonesia. Pengujian kedua menilai efektivitas, yaitu apakah putusan forum asing dapat berjalan, termasuk terhadap aset di Indonesia, dan apakah sengketa menyentuh ketertiban umum atau kaidah memaksa. Pengujian ketiga menyelaraskan perlakuan klausula arbitrase dan klausula pengadilan asing, karena keduanya bersumber dari otonomi para pihak, sedangkan penegakan janji berarbitrase melalui anti-suit injunction masih berbenturan dengan kedaulatan peradilan [2].

Bila ketiga pengujian terpenuhi, diusulkan untuk menunda pemeriksaan perkara (stay of proceedings) melalui putusan sela, bukan langsung menolak gugatan. Mekanisme penundaan ini murni merupakan usulan dan bukan hukum positif, mengingat di Indonesia hukum acara perdata belum mengatur bagi hakim untuk menunda perkara atas dasar klausula forum asing. Konstruksi stay ini tidak sekadar meniru Konvensi Den Haag 2005, melainkan juga menjembatani benturan antara kedaulatan kewenangan mengadili dengan penghormatan terhadap otonomi para pihak. Penerapannya memerlukan pengaturan khusus yang setidaknya menjawab empat hal. Pertama, penundaan berbeda dari penolakan karena gugatan tidak dihentikan, melainkan ditangguhkan sambil menunggu forum asing. Kedua, penundaan berakhir bila forum asing memutus, menolak memeriksa, atau tidak berjalan dalam batas waktu yang ditetapkan hakim. Ketiga, bila forum asing menerima perkara tetapi sangat lambat, pihak dapat meminta penundaan dicabut. Keempat, bila klausula tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, penundaan tidak dijatuhkan dan perkara langsung diperiksa, sebagaimana pengecualian dalam Konvensi 2005 [5].

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tidak dapat dijadikan dasar penundaan. Rumusan kamar perdatanya hanya menyatakan bahwa pilihan domisili hukum atau kompetensi relatif dapat dikesampingkan secara eksepsional dengan memperhatikan peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, dan kepatutan. Ruang lingkupnya pilihan antarpengadilan dalam negeri, bukan pengadilan asing, dan arahnya justru membolehkan hakim mengesampingkan forum yang dipilih, bukan menundanya. Paling jauh, SEMA ini berfungsi sebagai pisau analogi yang mencerminkan pergeseran paradigma Mahkamah Agung ke arah peradilan yang lebih fleksibel. Cerminan SEMA dalam menilai kompetensi relatif inilah yang secara progresif dapat diadaptasi ke dalam ranah pembentukan Hukum Perdata Internasional ke depannya.

Pada tataran undang-undang, model ini bersandar pada RUU HPI yang masih berstatus rancangan. Naskah yang dirujuk adalah RUU HPI versi 2024 sebagaimana dikutip dalam literatur [1], yang kini dibahas Panitia Khusus DPR, antara lain dalam rapat dengar pendapat umum 20 Mei 2026 [9]. Pasal 59 naskah itu memuat dasar yurisdiksi pengadilan Indonesia, sedangkan Pasal 60 huruf a menyatakan pengadilan Indonesia “dapat menolak untuk mengadili” bila pengadilan asing dipilih secara sah [1]. Rumusan ini fakultatif dan menyebut penolakan, bukan penundaan, serta penomorannya dapat bergeser [1]. Karena itu rancangan ini belum menjadi dasar hukum bagi hakim, dan perlu disertai pembaruan Pasal 436 Rv serta aksesi Konvensi 2005 yang menjaga kepentingan nasional [1].

Penutup

Pertama, choice of forum diakui secara parsial, kuat pada arbitrase dan sektor tertentu, tetapi lemah pada pilihan pengadilan asing karena kompetensi relatif berdasarkan Pasal 118 HIR, ketiadaan doktrin penyaring forum, serta Pasal 436 Rv. Kedua, putusan pengadilan dan arbitrase menunjukkan inkonsistensi yang berakar pada tercampurnya pilihan hukum, pilihan pengadilan, dan pilihan arbitrase, sebagaimana tampak pada perkara Bali Energi, Astro melawan Ayunda dan perkara lainnya. Ketiga, batas yang tepat diusulkan melalui pengujian bertingkat yang memisahkan pilihan hukum dari pilihan forum, menilai eksklusivitas, cakupan, koneksi nyata, dan efektivitas, serta memperlakukan arbitrase dan pengadilan asing secara sejajar. Pengujian ini adalah gagasan pembaruan, oleh karenanya penundaan perkara memerlukan landasan hukum positif baru.

Referensi

[1] A. Kusumadara, “Kewenangan Pengadilan Yang Dipilih Dalam Klausula Pilihan Pengadilan: Tinjauan Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia,” Veritas et Justitia, vol. 11, no. 2, hal. 349–374, Jan. 2026, doi: 10.25123/vej.v11i2.9492.

[2] T. Harlin, “Indonesia: Enforceability of Foreign Anti-Suit Injunctions under Indonesian Law,” Wolters Kluwer N.V. [Online]. Available: https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/indonesia-enforceability-of-foreign-anti-suit-injunctions-under-indonesian-law/

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2008. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no11-tahun-2008

[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1999. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999

[5] Hague Conference on Private International Law, Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements. The Hague: Hague Conference on Private International Law, 2005. [Online]. Available: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98

[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pdt/2012. Jakarta, 2013. [Online]. Available: https://wplibrary.co.id/sites/default/files/putusan_1935_k_pdt_2012.pdf

[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1108 K/Pdt/2020. Jakarta, 2020. [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67e0fd01bcecb/putusan-mahkamah-agung-nomor-1108-k-pdt-2020/

[8] A. Vickya and T. M. P. Allagan, “Implications Of Non-Exclusive Choice Of Forum Clauses In Determining The Competent Dispute Resolution Forum In Indonesia,” Indonesia Law Review, vol. 12, no. 1, hal. 70–88, Apr. 2022, doi: 10.15742/ilrev.v12n1.5.

[9] A. T. D. A, “Dua Peradi Sodorkan Sejumlah Usulan untuk RUU Hukum Perdata Internasional,” Hukumonline, Hukumonline, 2026. [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-peradi-sodorkan-sejumlah-usulan-untuk-ruu-hukum-perdata-internasional-lt6a0da92318d89/