Latar Belakang

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memungkinkan sistem otomatis terlibat dalam transaksi. Walmart telah memanfaatkan sistem negosiasi otomatis dengan pemasok [1]. Eksperimen Project Deal oleh Anthropic memperlihatkan AI melakukan tawar-menawar mewakili pengguna [2], sedangkan Visa melaporkan transaksi pembelian yang dijalankan agen AI atas instruksi pemegang kartu [3]. Dalam kajian hukum, kemampuan melakukan tindakan tersebut berbeda dari kedudukan sebagai subjek hukum. Badan hukum pun mempunyai hak dan kewajiban karena memperoleh pengakuan hukum, bukan semata-mata karena mampu bertindak.

Permasalahan Hukum Perdata Internasional (HPI) timbul apabila suatu negara pada masa depan mengakui AI sebagai subjek hukum, sedangkan negara lain tidak. Dalam kontrak lintas negara yang dibuat dengan bantuan AI, perbedaan tersebut dapat menimbulkan sengketa mengenai siapa pihak yang terikat, apakah AI mempunyai kewenangan bertindak, hukum mana yang berlaku, dan pengadilan mana yang berwenang. Persoalan ini menjadi lebih rumit apabila putusan pengadilan harus diakui atau dilaksanakan di negara lain. Dengan demikian, persoalan status AI tidak dapat disamakan begitu saja dengan persoalan hukum kontrak atau pilihan forum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini mengkaji tiga rumusan masalah, yakni bagaimana kemungkinan pengakuan personalitas hukum AI beserta batasnya, bagaimana perbedaan pengakuan status AI antarnegara ditangani melalui kaidah HPI, dan bagaimana pilihan hukum serta pilihan forum dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam transaksi lintas negara. Tujuan kajian ini ialah menjelaskan batas pengakuan AI sebagai subjek hukum dan menguraikan dua jalur penyelesaian yang saling melengkapi, yaitu pemeriksaan berdasarkan kaidah HPI ketika sengketa terjadi dan pengaturan kedudukan AI dalam kontrak sejak awal.

Kemungkinan Pengakuan Personalitas Hukum AI dan Batasnya

Manusia dan badan hukum sama-sama dapat memiliki hak dan kewajiban, tetapi dasar kedudukan hukumnya berbeda. Badan hukum memperoleh kedudukan itu karena diakui oleh hukum. Hal ini membuka ruang untuk membahas kemungkinan personalitas hukum AI, walaupun tidak berarti AI sekarang sudah memiliki status tersebut. Mark Chinen membahas kemungkinan pemberian status hukum kepada mesin otonom [4]. Pembahasan Del Mar dan Twining mengenai fiksi hukum turut membantu menjelaskan bahwa hukum dapat membentuk kedudukan suatu entitas [5]. Parlemen Eropa pernah mengusulkan agar kemungkinan status electronic person dipertimbangkan pada 2017, tetapi resolusi tersebut bukan pengakuan AI sebagai subjek hukum yang berlaku umum [6].

Jika suatu negara hendak memberi AI personalitas hukum terbatas, pengakuan itu harus memiliki ruang lingkup yang jelas, kegiatan yang dapat dilakukan, hubungan dengan perusahaan pengguna, serta bentuk pengawasan. AI juga dapat dipersyaratkan memiliki kekayaan terpisah untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatannya, dengan jumlah yang mempertimbangkan nilai transaksi dan potensi kerugian. Kekayaan tersebut harus benar-benar tersedia dan dapat dijangkau secara hukum. Dalam kerangka ini, perusahaan pengguna tidak dapat sekadar menjadikan status AI sebagai alasan untuk melepaskan diri dari kewajiban yang telah disepakatinya. Gagasan tersebut merupakan kemungkinan pengaturan di masa depan, bukan ketentuan hukum yang telah berlaku.

Perbedaan Pengakuan Status AI Antarnegara dalam HPI

Ketika sengketa diperiksa, hakim terlebih dahulu perlu menilai peran AI dalam transaksi. AI mungkin hanya menjadi alat perusahaan, bertindak untuk perusahaan, atau, dalam sistem hukum yang kelak mengakuinya, dimaksudkan membuat kontrak atas namanya sendiri. Pembedaan ini penting karena persoalan status, kewenangan bertindak, kewajiban kontraktual, dan ganti rugi tidak selalu tunduk pada aturan yang sama. Apabila status AI menentukan siapa pihak dalam kontrak, hakim menilainya dengan kaidah HPI yang berlaku di forum. Pendaftaran atau pengakuan AI di negara lain tidak dengan sendirinya mengharuskan pengadilan mengakui status tersebut.

Dalam kontrak perdagangan internasional, para pihak pada prinsipnya dapat memilih hukum yang mengatur hubungan kontraktualnya. Kebebasan ini tercermin dalam Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015 [7]. Akan tetapi, pilihan hukum kontrak tidak otomatis menyelesaikan status AI atau kewenangannya mengikat perusahaan. Hakim juga harus membedakan hukum yang berlaku dari kewenangan pengadilan. Jika putusan perlu dilaksanakan di negara lain, persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan diperiksa secara tersendiri menurut ketentuan yang relevan, termasuk kerangka Konvensi Den Haag 2019 bila berlaku [8].

Pasal 7 UNCITRAL Model Law on Automated Contracting yang diadopsi pada 2024 mengatur atribusi tindakan sistem otomatis, pada dasarnya menurut prosedur yang disepakati para pihak, atau jika tidak ada kesepakatan demikian, kepada orang yang menggunakan sistem untuk tujuan tersebut [9]. Ketentuan ini memberikan acuan ketika AI dipakai sebagai alat transaksi, tetapi tidak menciptakan personalitas hukum AI. Atribusi tindakan juga tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan tanggung jawab atau ganti kerugian.

Penyelesaian Melalui Pilihan Hukum dan Pilihan Forum

Perbedaan pengakuan AI antarnegara dapat diantisipasi melalui kontrak yang menjelaskan kedudukan AI sejak awal. Para pihak juga dapat menyepakati hukum yang mengatur kontrak dan forum penyelesaian sengketa. Pilihan hukum atau choice of law berkaitan dengan hukum yang mengatur hubungan kontraktual, sedangkan pilihan forum atau choice of forum menentukan forum tempat sengketa diperiksa. Keduanya merupakan persoalan yang berbeda dan tunduk pada syarat keabsahannya masing-masing [7], [10].

Apabila para pihak memilih hukum negara yang tidak mengakui AI sebagai subjek hukum, kontrak dapat menempatkan perusahaan pengguna AI sebagai pihak yang terikat, sedangkan AI ditegaskan sebagai alat yang menjalankan transaksi atas nama perusahaan. Sebaliknya, jika para pihak memilih hukum negara yang mengakui AI, mereka dapat bermaksud menempatkan AI sebagai pihak kontrak tersendiri. Namun, maksud tersebut tetap bergantung pada pengakuan status dan kapasitas AI menurut kaidah HPI yang relevan, pilihan hukum kontrak saja tidak cukup untuk melahirkan status itu.

Apabila sengketa terjadi, hakim memeriksa lebih dahulu kewenangan forum dan keabsahan klausula pilihan forum. Selanjutnya, hakim menilai pilihan hukum kontrak sepanjang sah menurut kaidah yang berlaku. Jika terdapat pertanyaan tentang personalitas hukum AI atau kewenangannya bertindak, hakim memisahkan pertanyaan tersebut dari persoalan hukum kontrak dan menerapkan kaidah HPI yang relevan. Dengan demikian, klausula pilihan hukum dan forum dapat memperjelas hubungan para pihak, tetapi tidak dapat memaksa suatu negara mengakui AI sebagai subjek hukum.

Batas lainnya terlihat pada tahap pelaksanaan putusan. Pilihan forum tidak menjamin bahwa putusan dapat langsung dijalankan di negara lain. Pengakuan status asing dan pengakuan maupun pelaksanaan putusan memiliki ketentuan tersendiri. Karena itu, efektivitas pilihan hukum dan forum terletak pada pengurangan ketidakpastian kontraktual, bukan pada penciptaan personalitas hukum AI.

Penutup

Pengakuan personalitas hukum AI masih merupakan kemungkinan yang bergantung pada pengaturan setiap negara, kemampuan AI melakukan transaksi tidak dengan sendirinya menjadikannya subjek hukum. Dalam hubungan perdata internasional, perbedaan status AI antarnegara menuntut pembedaan antara status dan kapasitas AI, atribusi tindakannya, hukum kontrak, kewenangan forum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan. Pilihan hukum dan forum dapat memberikan kejelasan mengenai hubungan kontraktual perusahaan pengguna AI, tetapi tidak otomatis menciptakan personalitas hukum AI ataupun mewajibkan negara lain mengakuinya.

Referensi

[1] M. D. M. L. dan T. J. R. van Hoek, “How Walmart Automated Supplier Negotiations,” Harv. Bus. Rev., Nov. 2022.

[2] “Project Deal: Our Claude-run Marketplace Experiment,” Apr. 2026.

[3] Visa, “Visa and Banks Across Europe Reach the Next Phase of Agentic Commerce, Unlocking Secure Access to Merchants.”

[4] M. Chinen, Law and Autonomous Machines: The Co-evolution of Legal Responsibility and Technology. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019.

[5] M. Del Mar dan W. Twining, Legal Fictions in Theory and Practice. Springer, 2015.

[6] European Parliament, Resolution of 16 February 2017 with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics. 2017.

[7] Hague Conference on Private International Law (HCCH), Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts. 2015.

[8] Hague Conference on Private International Law (HCCH) on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters. 2019.

[9] UNCITRAL, UNCITRAL Model Law on Automated Contracting with Guide to Enactment. Vienna, 2025.

[10] H. Qur’ani, “Pahami Choice of Law dan Choice of Forum Saat Melakukan Transaksi Lintas Batas,” Hukumonline, 2020.