Latar Belakang

Tata cara pengakuan, pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase internasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) belum sejalan dengan hukum arbitrase internasional. Dalam praktiknya, pengakuan dan pelaksanaan putusan tunduk pada Konvensi New York 1958, sedangkan mekanisme dan yurisdiksi pembatalan (setting aside) merujuk pada UNCITRAL Model Law. Konvensi New York 1958 secara resmi telah diratifikasi setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 [1]. Kemudian, pada tahun 1999, melalui proses legislasi terbentuk UU Arbitrase yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan dan pengakuan putusan arbitrase internasional. Namun, sejak tahun 1999 hingga sekarang, UU Arbitrase tidak mengalami perubahan, padahal pada tahun 2006 UNCITRAL Model Law telah mengalami perubahan mendasar terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

UU Arbitrase belum mengatur secara tegas boleh atau tidaknya pengadilan membatalkan putusan arbitrase internasional. UU Arbitrase hanya mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Hal ini menimbulkan multitafsir sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara pembatalan putusan arbitrase internasional. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah memeriksa dan mengadili perkara pembatalan putusan arbitrase internasional dalam sengketa antara Karaha Bodas Company dan Pertamina berdasarkan Geneva UNCITRAL Arbitration Award, serta mengeluarkan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2002/PN/Jkt.Pst yang membatalkan putusan arbitrase tersebut. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 01/BANDING/WASIT-INT/2002, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase internasional karena kedudukan hukum arbitrase tersebut berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia [2].

Jika pengadilan tetap menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional, ketidakjelasan batas kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpotensi menimbulkan preseden buruk dan mengurangi prediktabilitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Keadaan ini terjadi karena UU Arbitrase yang berlaku sekarang belum menjawab persoalan ketika permohonan pembatalan putusan diajukan kepada pengadilan di negara tempat pelaksanaan putusan dimohonkan. Oleh sebab itu, penulisan ini mengangkat dua permasalahan. Pertama, bagaimana batas kewenangan pengadilan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional? Kedua, bagaimana formulasi harmonisasi UU Arbitrase dengan UNCITRAL Model Law dan Konvensi New York 1958 yang tepat agar UU Arbitrase selaras dengan standar hukum internasional? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang difokuskan pada harmonisasi antara hukum nasional dan konvensi internasional mengenai pembatalan serta pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Kompetensi Pengadilan Negeri Membatalkan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan UU Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan arbitrase karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menggunakan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Di sisi lain, pembatalan juga diperlukan sebagai bentuk kontrol negara terhadap kemungkinan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, maupun tipu muslihat dalam pelaksanaan arbitrase [3].

UU Arbitrase memang tidak mengatur keadaan ketika permohonan pembatalan diajukan kepada pengadilan di negara tempat pelaksanaan putusan dimohonkan. Namun, berdasarkan UNCITRAL Model Law dan Konvensi New York 1958, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya boleh melakukan penolakan, bukan pembatalan. Untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional, putusan tersebut terlebih dahulu wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 66 UU Arbitrase, yaitu pertama, putusan arbitrase internasional berasal dari negara yang terikat perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia, kedua, putusan arbitrase internasional berada dalam lingkup hukum perdagangan, ketiga, putusan arbitrase internasional tidak bertentangan dengan ketertiban umum, keempat, putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan setelah dinyatakan memiliki kekuatan eksekutorial oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kelima, putusan arbitrase internasional yang melibatkan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung [4].

Setelah diucapkan, putusan badan arbitrase internasional langsung memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Namun, agar dapat diakui dan dilaksanakan di Negara Republik Indonesia, putusan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 66 UU Arbitrase. Putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan berada dalam lingkup hukum perdagangan. Adapun tata cara pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Akan tetapi, pasal tersebut tidak secara tegas menentukan apakah ketentuannya berlaku terhadap putusan arbitrase internasional atau hanya terhadap putusan arbitrase nasional.

Pasal 34 ayat (1) UNCITRAL Model Law menyatakan, “Recourse to a court against an arbitral award may be made only by an application for setting aside in accordance with paragraphs (2) and (3) of this article” [5]. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat diajukan kepada pengadilan di negara tempat kedudukan arbitrase berada (court of the seat of arbitration), sedangkan pengadilan di negara tempat pelaksanaan dimohonkan hanya berwenang menilai apakah putusan tersebut dapat dieksekusi.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase untuk melengkapi UU Arbitrase [6]. Selain itu, dengan dihapusnya Penjelasan Pasal 70 oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus menggunakan prinsip minimalisasi intervensi peradilan [7]. Hal ini menegaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan oleh pengadilan di negara tempat kedudukan arbitrase internasional. Walaupun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah melengkapi kekurangan dalam UU Arbitrase, pembaruan UU Arbitrase tetap diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Negara Republik Indonesia.

Harmonisasi UU Arbitrase, UNCITRAL Model Law, dan Konvensi New York 1958

UU Arbitrase yang berlaku sekarang tidak sejalan dengan standar hukum arbitrase internasional. Oleh karena itu, UU Arbitrase seharusnya mengadopsi norma dalam UNCITRAL Model Law dan Konvensi New York 1958 untuk menata kembali persyaratan pengakuan, pelaksanaan, serta pembatalan putusan arbitrase internasional dengan berpedoman pada asas minimal court intervention.

UU Arbitrase masih memuat celah hukum karena syarat pengakuan dan alasan penolakan putusan arbitrase internasional dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur secara singkat serta belum sesuai dengan Pasal V Konvensi New York 1958. UU Arbitrase sama sekali tidak mencantumkan syarat bahwa putusan arbitrase internasional yang dimohonkan eksekuatur di Indonesia tidak boleh sedang dimohonkan pembatalan atau telah dibatalkan oleh pengadilan di negara tempat kedudukan arbitrase internasional. Selain itu, UU Arbitrase tidak menjadikan pelanggaran due process of law dalam proses arbitrase di luar negeri sebagai alasan penolakan pengakuan, tidak menjadikan keabsahan substantif perjanjian arbitrase (validity of agreement) sebagai syarat, serta tidak menjadikan kesesuaian komposisi majelis dan prosedur arbitrase sebagai dasar penilaian apakah putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan [8].

Harmonisasi UU Arbitrase dengan Konvensi New York 1958 dan UNCITRAL Model Law penting dilakukan untuk mengisi celah hukum dalam UU Arbitrase. Harmonisasi tersebut perlu mencakup klausul yang menyatakan bahwa pengadilan di Indonesia hanya berwenang mengadili permohonan pembatalan apabila tempat kedudukan arbitrase (seat of arbitration) berada di wilayah hukum Indonesia. Selain itu, pengaturan mengenai permohonan pembatalan dan penolakan eksekusi belum dipisahkan secara tegas sehingga rentan menimbulkan kekaburan hukum. Prinsip pembatasan intervensi lembaga peradilan (limitation of judicial intervention) juga perlu dimasukkan untuk menutup celah bagi pengadilan dalam menguji pokok perkara (merits of the case) atau menerima gugatan pembatalan di luar alasan yang telah ditetapkan secara tegas oleh undang-undang.

Penutup

Dengan demikian, UU Arbitrase yang berlaku sekarang belum selaras dengan ketentuan UNCITRAL Model Law dan Konvensi New York 1958. UU Arbitrase seharusnya mengatur asas lex arbitri dalam proses pengakuan dan pembatalan putusan arbitrase internasional serta menegaskan bahwa kewenangan pembatalan (setting aside) sepenuhnya melekat pada pengadilan di negara tempat kedudukan arbitrase berada (court of the seat of arbitration). Kewenangan pengadilan Indonesia dalam UU Arbitrase harus dinyatakan secara tegas terbatas pada tahap pengakuan dan pelaksanaan (exequatur). Oleh karena itu, harmonisasi UU Arbitrase merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat hukum arbitrase dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Referensi

[1] Presiden Republik Indonesia, “Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981,” hal. 1–1, Aug. 1981, Accessed: Nov. 05, 2026. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/66483/keppres-no-34-tahun-1981

[2] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 01/BANDING/WASIT-INT/2002. 2004. Accessed: Nov. 05, 2026. [Online]. Available: https://wplibrary.co.id/node/778759

[3] Jurnal Penelitian Hukum De Jure, “Pembatalan Putusan Arbitrase (Annulment of Arbitration Awards),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 20, no. 4, hal. 573–586, Dec. 2020, doi: 10.30641/dejure.2020.v20.573-586.

[4] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Aug. 1999. Accessed: Nov. 05, 2026. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999

[5] United Nations Commission on International Trade Law, “Uncitral Model Law On International Commercial Arbitration,” vol. V.06-53866, May 2006, Accessed: Nov. 05, 2026. [Online]. Available: https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/en/06-54671_ebook.pdf

[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PERMA Nomor 3 Tahun 2023,” Oct. 2023, Accessed: Nov. 05, 2026. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/277123/perma-no-3-tahun-2023

[7] Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi-15-PUUXII-2014-2014,” Nov. 2014, Accessed: Nov. 05, 2026. [Online]. Available: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eacfb74a1336a08569313031343331.html

[8] U. Nations Treaty Section, “Ch XXII 1 VOL-2 Chapter XX II. Commercial Arbitration 1. Convention on the Recognition and Enforcement of,” 1958. Accessed: Nov. 05, 2026. [Online]. Available: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1959/06/19590607%2009-35%20PM/Ch_XXII_01p.pdf