Latar Belakang

Kontrak pencarteran kapal yang melibatkan pihak dari negara berbeda merupakan hubungan Hukum Perdata Internasional karena memuat sejumlah unsur asing. Unsur tersebut dapat berasal dari kewarganegaraan dan domisili para pihak, negara tempat kapal didaftarkan, tempat kontrak ditandatangani, maupun tempat kewajiban dilaksanakan. Persoalannya menjadi lebih rumit ketika kontrak dibuat melalui surat elektronik dan ditandatangani di negara masing-masing. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak. Undang-undang tersebut juga memberi kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum dan forum penyelesaian sengketa. Jika pilihan itu tidak dicantumkan, hukum yang berlaku dan forum yang berwenang ditentukan berdasarkan asas Hukum Perdata Internasional [1].

Permasalahan muncul ketika kapal milik warga negara asing dicarter oleh perusahaan Indonesia untuk kegiatan usaha di Indonesia. Naskah kontrak dikirim melalui surat elektronik. Pemilik kapal menandatanganinya di negaranya, sedangkan perusahaan pencarter menandatanganinya di Indonesia. Kontrak tidak memuat pilihan hukum maupun pilihan forum. Setelah kontrak disepakati, pemilik tidak menyediakan kapal pada waktu yang diperjanjikan sehingga perusahaan Indonesia menyewa kapal pengganti dengan biaya lebih besar. Letak tanda tangan para pihak tidak langsung menunjukkan hukum yang harus digunakan. Domisili pemilik dan bendera kapal mengarah kepada negara asing, sedangkan tujuan penggunaan kapal, tempat pelaksanaan kewajiban, dan kerugian perusahaan mengarah kepada Indonesia.

Artikel ini membahas dua pertanyaan. Pertama, apakah pengadilan Indonesia berwenang memeriksa sengketa terhadap pemilik kapal yang berada di luar negeri dan pengadilan negeri mana yang dapat menerima gugatan? Kedua, hukum negara mana yang berlaku untuk menilai wanprestasi dalam kontrak tersebut? Pembahasan bertujuan menemukan titik taut yang relevan melalui uji dua lapis, dimulai dari kewenangan pengadilan kemudian hukum yang berlaku.

Yurisdiksi Pengadilan dan Kompetensi Relatif

Penentuan pengadilan yang berwenang tidak selalu mengikuti hukum yang berlaku. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membolehkan para pihak memilih pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Apabila kontrak tidak memuat pilihan tersebut, ayat (5) menyerahkan penentuan forum kepada asas Hukum Perdata Internasional [1]. Karena pemilik kapal berdomisili di luar negeri, asas actor sequitur forum rei, yaitu gugatan diajukan kepada pengadilan tempat tinggal tergugat, pada dasarnya menunjuk pengadilan negara pemilik kapal.

Pasal 100 Reglement op de Rechtsvordering atau Rv memberi kewenangan kepada hakim Indonesia untuk mengadili pihak asing yang tidak berdomisili di Indonesia atas perikatan yang dilakukan di Indonesia atau dibuat di mana pun dengan warga negara Indonesia [2]. Frasa warga negara Indonesia secara tekstual menunjuk orang perseorangan. Namun, secara sistematis perseroan Indonesia merupakan subjek hukum yang memikul hak dan kewajiban perdata. Secara teleologis, pasal ini menjamin akses kepada hakim Indonesia ketika perikatan dengan pihak asing mempunyai hubungan nyata dengan Indonesia. Kewajiban menyediakan dan menyerahkan kapal di Indonesia menempatkan prestasi yang disengketakan sebagai perikatan yang dilakukan di Indonesia. Atas dasar itu, Pasal 100 Rv dapat diterapkan kepada perusahaan Indonesia dalam perkara ini.

Pada tataran yurisdiksi internasional, tempat penyerahan kapal dinilai bersama tempat pelaksanaan kewajiban, lokasi kerugian, domisili para pihak, keberadaan aset tergugat, dan efektivitas putusan. Rangkaian titik taut tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai kewenangan pengadilan Indonesia terhadap pemilik kapal yang berada di luar negeri.

Setelah yurisdiksi pengadilan Indonesia diterima, Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg menjadi dasar umum penentuan kompetensi relatif [3]. Untuk tergugat yang bertempat kediaman di luar negeri, Buku II Mahkamah Agung menentukan bahwa gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat [4]. Dengan demikian, perusahaan pencarter dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukannya. Pemanggilan dilakukan secara elektronik jika domisili elektronik tergugat diketahui dan terverifikasi, apabila tidak, pemanggilan dilaksanakan melalui mekanisme rogatori [4].

Indonesia memang memiliki Mahkamah Pelayaran. Namun, lembaga tersebut tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa wanprestasi antara pemilik kapal dan perusahaan pencarter. Kewenangannya berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal serta penilaian tanggung jawab profesi nakhoda atau perwira kapal [5]. Sengketa keperdataan dalam kasus ini tetap menjadi ranah peradilan umum.

Uji dua lapis dimulai dari kewenangan forum dengan menilai domisili tergugat, Pasal 100 Rv, hubungan sengketa dengan Indonesia, keberadaan aset, dan efektivitas putusan. Setelah kewenangan pengadilan dipastikan, lapis berikutnya menentukan hukum yang mengatur kontrak dan tuntutan wanprestasi.

Hukum yang Berlaku dan Akibat Kegagalan Menyediakan Kapal

Setelah menyatakan dirinya berwenang, hakim menentukan hukum yang berlaku. Pasal 20 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menghubungkan terjadinya transaksi dengan saat penawaran dan persetujuan elektronik diterima [1]. Ketentuan itu membantu menentukan kapan kesepakatan lahir, tetapi belum tentu menunjukkan di negara mana kontrak terbentuk. Dalam transaksi lintas negara, penawaran dapat dikirim dari satu negara, diterima di negara lain, dan ditandatangani oleh para pihak di tempat masing-masing. Karena itu, lex loci contractus, yaitu hukum tempat kontrak dibuat, sulit digunakan sebagai satu-satunya dasar.

Penentuan hukum yang berlaku melihat hubungan kontrak secara menyeluruh melalui lex loci solutionis atau hukum tempat kewajiban dilaksanakan, proper law of the contract atau hukum yang mempunyai hubungan paling erat, dan characteristic performance atau prestasi yang paling mencirikan perjanjian [6], [7]. Lokasi perangkat, server surat elektronik, dan tempat tanda tangan merupakan bagian dari rangkaian fakta, sedangkan pusat hubungan hukumnya terletak pada pelaksanaan prestasi.

Jenis pencarteran juga perlu diketahui karena menentukan prestasi yang menjadi pusat kontrak. Bareboat charter adalah pencarteran kapal tanpa awak, time charter merupakan pencarteran untuk jangka waktu tertentu, sedangkan voyage charter merupakan pencarteran untuk pelayaran tertentu. Terlepas dari bentuknya, sengketa dalam kasus ini bersumber dari kegagalan pemilik menyediakan kapal pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Penyediaan kapal menjadi prestasi karakteristik pemilik sehingga domisili atau tempat usahanya mempunyai hubungan dengan kontrak. Bendera kapal menghubungkan kebangsaan, pendaftaran, keselamatan, dan status kebendaan kapal dengan negara tempat kapal didaftarkan. Tempat penyerahan dan penggunaan kapal menunjukkan pusat pelaksanaan kewajiban pencarteran.

Di sisi lain, hubungan kontrak dengan Indonesia menjadi lebih kuat apabila kapal harus diserahkan dan digunakan di Indonesia, pembayaran berasal dari perusahaan Indonesia, dan biaya kapal pengganti timbul di Indonesia. Tempat pelaksanaan kewajiban yang dilanggar mempunyai arti lebih besar daripada tempat penandatanganan karena sengketa lahir dari kapal yang tidak tersedia di tempat yang diperjanjikan. Atas fakta tersebut, hukum Indonesia lebih beralasan untuk diterapkan. Kesimpulan ini tetap bergantung pada isi kontrak. Jika kapal harus diserahkan dan dioperasikan di luar Indonesia, hukum negara lain dapat mempunyai hubungan yang lebih erat.

Apabila hukum Indonesia berlaku, ketidaktersediaan kapal pada waktu yang diperjanjikan tunduk pada Pasal 458 KUHD sebagai ketentuan khusus pencarteran kapal [8]. Pencarter dapat mengakhiri perjanjian melalui pemberitahuan tertulis dan menuntut ganti rugi tanpa pernyataan lalai. Pemilik dapat membebaskan diri dari tanggung jawab dengan membuktikan bahwa keterlambatan berada di luar kesalahannya. Pasal 458 KUHD menempatkan lewatnya waktu penyediaan kapal sebagai dasar tuntutan pencarter, sedangkan Pasal 1238 KUH Perdata memuat kerangka umum keadaan lalai. Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1248 dan Pasal 1338 KUH Perdata selanjutnya mengatur kekuatan mengikat kontrak serta ruang lingkup ganti rugi [9].

Selisih biaya penyewaan kapal pengganti dapat dimintakan sebagai ganti rugi apabila kerugian itu terbukti, dapat diperkirakan secara wajar ketika kontrak dibuat, dan mempunyai hubungan langsung dengan pelanggaran. Kontrak kapal pengganti, bukti pembayaran, kesetaraan jenis dan kapasitas kapal, serta lamanya penggunaan menunjukkan bagian biaya yang lahir dari kegagalan pemilik menyediakan kapal. Dengan demikian, hukum Indonesia dipilih bukan semata-mata karena salah satu pihak menandatangani kontrak di Indonesia, melainkan karena kewajiban yang disengketakan dan akibat ekonominya berpusat di Indonesia.

Penutup

Pasal 100 Rv memberi dasar bagi pengadilan Indonesia untuk mengadili karena perusahaan pencarter merupakan subjek hukum Indonesia dan kewajiban menyediakan serta menyerahkan kapal harus dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung, gugatan terhadap pemilik kapal yang berkediaman di luar negeri diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan perusahaan pencarter. Hakim selanjutnya menentukan hukum yang berlaku melalui hubungan kontrak secara keseluruhan. Hukum Indonesia beralasan diterapkan karena kewajiban menyediakan kapal dan akibat ekonominya berpusat di Indonesia. Dalam keadaan tersebut, Pasal 458 KUHD memberi pencarter hak mengakhiri perjanjian secara tertulis dan menuntut ganti rugi tanpa pernyataan lalai.

Referensi

[1] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024,” 2008, Republik Indonesia, Jakarta.

[2] Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional,” Jakarta, 2023. [Online]. Available: https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_hpi.pdf

[3] Republik Indonesia, “Herzien Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten,” 1941, Republik Indonesia.

[4] Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Administrasi dan Teknis Peradilan Umum,” Jakarta, Aug. 2026. [Online]. Available: https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-159kmaskhk2viil2026/detail

[5] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024,” 2008, Republik Indonesia, Jakarta.

[6] A. H. N. Yunita and A. Martiasari, “Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Kontrak Digital Antarnegara,” Welfare State Jurnal Hukum, vol. 5, no. 1, hal. 117–134, 2026, doi: 10.56013/welfarestate.v5i1.5274.

[7] G. L. Meryadinata, S. I. S. Najib, and A. Bastomi, “Choice of Law in International Contracts Based on the Hague Principles 2015: Indonesian Positive Law Perspective,” JUSTISI, vol. 11, no. 2, hal. 640–656, 2025, doi: 10.33506/js.v11i2.4317.

[8] Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie),” 1847, Republik Indonesia.

[9] Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),” 1847, Republik Indonesia.