Pendahuluan

Keberhasilan memenangkan perkara di pengadilan suatu negara belum selalu berujung pada pemenuhan hak ketika pihak yang dihukum memiliki kekayaan di negara lain. Persoalannya kemudian ialah keberlakuan putusan di tempat harta berada. Bagi Indonesia, persoalan ini penting terutama pada hubungan perdata dan komersial lintas batas. Pembahasan dibatasi pada putusan pengadilan asing dan tidak meliputi putusan arbitrase yang tunduk pada pengaturan tersendiri[1].

Pasal 436 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) menjadi titik awal pembahasan karena membatasi pelaksanaan langsung putusan pengadilan asing di Indonesia[2]. Tanpa prosedur penilaian terbatas, pihak yang menang dapat terdorong menempuh gugatan baru. Proses demikian menambah biaya dan menciptakan peluang munculnya penilaian yang berbeda terhadap sengketa yang sebelumnya telah diputus[3],[4],[5]. Kesulitan ini semakin terasa jika sejak awal para pihak telah menentukan pengadilan asing melalui klausul pilihan forum[6].

Artikel ini mengajukan tiga rumusan masalah. Mengapa pengaturan berdasarkan Pasal 436 Rv perlu diperbarui? Bagaimana prinsip Konvensi Den Haag 2005 dan 2019 dapat memberi arah pembentukan hukum nasional? Bagaimana Model Uji Terbatas Berlapis dapat dirancang agar hakim menilai kelayakan putusan tanpa mengadili kembali pokok perkara? Kajian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah peraturan, konsep pengakuan putusan, dan perbandingan instrumen internasional. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional pada 2026 menjadi latar bagi perumusan gagasan tersebut[7] .

Keterbatasan Pengaturan dan Kebutuhan Pembaruan

Pengakuan putusan dan pelaksanaan putusan seharusnya dibedakan sejak awal. Pengakuan berkaitan dengan penerimaan akibat yuridis suatu putusan, sedangkan pelaksanaan membutuhkan penggunaan kewenangan negara untuk memaksa pemenuhan kewajiban. Karena itu, menjaga pelaksanaan eksekusi tetap berada di bawah pengawasan pengadilan Indonesia tidak harus berarti mengulang pemeriksaan fakta, alat bukti, dan penerapan hukum yang telah dilakukan pengadilan asal. Kendala Pasal 436 Rv terletak pada ketiadaan kerangka prosedural umum yang menjelaskan hubungan kedua tindakan tersebut [2],[4].

Pembaruan harus mempertemukan kepentingan pihak yang menang dengan perlindungan prosedural pihak yang dihukum. Pengaturan baru karenanya perlu membatasi materi pemeriksaan hakim sekaligus menyediakan alasan penolakan yang jelas. Persoalan pilihan forum tidak dapat diselesaikan hanya dengan menganggap setiap kesepakatan para pihak otomatis mengikat pengadilan Indonesia[5],[6]. Selama aturan baru bellum berlaku, rancangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan putusan asing secara langsung.

Perbandingan Konvensi Den Haag 2005 dan 2019

Konvensi Den Haag 2005 menitikberatkan pada efektivitas kesepakatan para pihak untuk memilih pengadilan secara eksklusif dalam sengketa perdata atau komersial yang termasuk dalam ruang lingkup konvensi. Pasal 5 memberikan kewenangan kepada pengadilan yang dipilih untuk memeriksa sengketa, sedangkan Pasal 6 mewajibkan pengadilan yang tidak dipilih untuk menangguhkan atau menolak pemeriksaan perkara, dengan pengecualian tertentu. Setelah putusan dijatuhkan, Pasal 8 mengatur pengakuan dan pelaksanaannya tanpa pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara. Meskipun demikian, Pasal 9 tetap menyediakan sejumlah alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan, sementara Pasal 13 mengatur dokumen yang harus disampaikan untuk mengajukan permohonan tersebut [8].

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Konvensi Den Haag 2019 menyediakan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan asing yang tidak semata-mata didasarkan pada adanya klausul pilihan forum eksklusif. Pasal 4 menegaskan larangan pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara serta mengaitkan pengakuan dengan keberlakuan putusan di negara asal. Pasal 5 menetapkan sejumlah dasar hubungan jurisdictional yang dapat menjadi landasan pengakuan dan pelaksanaan putusan. Pasal 6 memberikan pengaturan khusus terhadap putusan yang berkaitan dengan hak kebendaan atas benda tidak bergerak, sedangkan Pasal 7 dan Pasal 12 masing-masing mengatur alasan penolakan serta dokumen yang harus disampaikan dalam proses pengakuan dan pelaksanaan [9].

Kedua instrumen tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap putusan pengadilan asing tidak berarti penyerahan seluruh kewenangan kepada pengadilan negara asal. Negara tempat pengakuan dan pelaksanaan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, tetapi ruang lingkupnya dibatasi pada pemenuhan persyaratan pengakuan dan pelaksanaan, bukan pada penilaian kembali terhadap ketepatan putusan mengenai pokok sengketa. Indonesia menjadi anggota HCCH pada 11 Agustus 2026. Namun, keanggotaan dalam organisasi tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan kedua konvensi berlaku dan mengikat Indonesia [10]. Demikian pula, pandangan akademik yang pada 2022 mempertanyakan urgensi ratifikasi Konvensi Den Haag 2019 perlu dibedakan dari kebutuhan untuk membangun kejelasan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan asing dalam hukum nasional [11]. Oleh karena itu, ketentuan kedua konvensi tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan model pengujian, bukan sebagai hukum acara yang telah berlaku dan mengikat di Indonesia.

Model Uji Terbatas Berlapis dalam Praktik Peradilan

Model Uji Terbatas Berlapis dirancang untuk menempatkan pemeriksaan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam tahapan yang sistematis dan terukur. Model ini mengarahkan hakim untuk membedakan antara permohonan yang belum memenuhi kelengkapan administratif, permohonan yang harus ditolak karena tidak memenuhi persyaratan hukum, dan permohonan yang dapat diterima untuk dilanjutkan ke tahap pelaksanaan. Dengan konstruksi demikian, pemeriksaan tidak bergantung pada penilaian ulang terhadap kebenaran materiil atau alasan kemenangan salah satu pihak dalam sengketa.

Lapisan pertama berkaitan dengan pemeriksaan ruang lingkup. Pada tahap ini, hakim memastikan bahwa objek permohonan merupakan putusan pengadilan asing dalam perkara yang menurut undang-undang dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Pemeriksaan tersebut mencakup identifikasi sifat sengketa, karakter putusan, serta kesesuaiannya dengan kategori perkara yang termasuk dalam cakupan pengaturan nasional mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.

Lapisan kedua berkaitan dengan status putusan dan kelengkapan dokumen. Hakim memeriksa salinan resmi putusan, bukti bahwa putusan telah berlaku atau mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan hukum negara asal, serta keterangan mengenai kemungkinan pelaksanaannya di negara tersebut sepanjang dipersyaratkan oleh undang-undang. Pada tahap ini, kekurangan dokumen yang masih dapat diperbaiki harus dibedakan dari keadaan ketika putusan secara substantif tidak memenuhi persyaratan untuk diakui dan dilaksanakan.

Lapisan ketiga berkenaan dengan dasar kewenangan pengadilan negara asal. Apabila kontrak memuat klausul pilihan forum, hakim perlu menilai apakah kesepakatan tersebut dibuat secara sah, mengikat para pihak, dan mencakup jenis sengketa yang diputus. Pemeriksaan juga harus mempertimbangkan batas yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengujian kewenangan tidak diarahkan untuk menilai kembali pertimbangan hukum pengadilan asal, melainkan memastikan bahwa putusan tersebut memiliki dasar yurisdiksi yang dapat diterima menurut kerangka hukum nasional [8] [9].

Lapisan keempat berfokus pada jaminan proses peradilan yang adil dalam pembentukan putusan. Hakim memeriksa apakah para pihak telah memperoleh pemberitahuan yang patut mengenai proses pemeriksaan, diberikan kesempatan yang wajar untuk mengajukan jawaban dan pembelaan, serta tidak terdapat indikasi penipuan atau kecurangan yang secara material mempengaruhi proses pembentukan putusan. Pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap putusan asing tidak mengabaikan prinsip keadilan prosedural. Namun, pengujian tersebut tetap tidak boleh berkembang menjadi pemeriksaan ulang terhadap alat bukti maupun penilaian hakim negara asal mengenai hubungan hukum kontraktual para pihak.

Lapisan kelima merupakan pengujian terbatas terhadap alasan penolakan yang bersifat mendasar, terutama apabila pengakuan dan pelaksanaan putusan bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia atau menimbulkan pertentangan dengan putusan lain yang relevan. Konsep ketertiban umum harus ditafsirkan secara hati-hati dan restriktif agar tidak menjadi instrumen untuk menolak setiap putusan asing yang memiliki perbedaan dengan sistem hukum Indonesia. Perbedaan pengaturan hukum materiil antara negara asal dan Indonesia tidak dengan sendirinya dapat dijadikan alasan penolakan. Penolakan hanya dapat dibenarkan apabila terdapat pertentangan nyata dengan prinsip-prinsip hukum fundamental yang berlaku dalam tata hukum Indonesia.

Dari sisi prosedural, pemohon harus mengajukan dokumen yang dipersyaratkan sekaligus menjelaskan dasar hukum yang memungkinkan putusan asing tersebut diakui dan dilaksanakan. Pihak lawan harus diberikan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan keberatan, tetapi keberatan tersebut dibatasi pada aspek-aspek yang termasuk dalam ruang lingkup pengujian. Kekurangan administratif yang masih dapat diperbaiki seharusnya diberikan kesempatan untuk dilengkapi, sedangkan alasan penolakan yang terbukti dan bersifat mendasar dapat menjadi dasar untuk menolak permohonan. Pembedaan tersebut penting agar mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan asing tidak berubah menjadi pemeriksaan ulang yang menyerupai gugatan perdata biasa.

Penerapan model tersebut dapat diilustrasikan melalui sengketa pembayaran antara perusahaan Indonesia dan mitra bisnis asing yang sebelumnya telah menyepakati pilihan forum pada pengadilan Singapura. Apabila pengadilan Singapura menjatuhkan putusan yang menghukum debitur untuk melakukan pembayaran dan debitur tersebut memiliki aset di Indonesia, mekanisme hukum yang berlaku saat ini tidak serta-merta memungkinkan putusan tersebut dieksekusi secara langsung di Indonesia [2] [4]. Dalam model yang diusulkan, hakim melakukan pemeriksaan secara bertahap terhadap status putusan, dasar kewenangan pengadilan Singapura, pemenuhan jaminan proses peradilan yang adil, dan kemungkinan adanya alasan penolakan. Keberadaan tanah sebagai salah satu aset milik debitur di Indonesia tidak dengan sendirinya mengubah karakter sengketa pembayaran tersebut menjadi sengketa mengenai hak kebendaan atas tanah. Karakter tuntutan yang diputus tetap menjadi dasar untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan dan mekanisme pengakuannya.

Pembatasan ruang lingkup pemeriksaan tersebut merupakan instrumen utama untuk mencegah terjadinya pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara atau révision au fond. Hakim Indonesia tidak berwenang menghitung kembali jumlah kewajiban pembayaran, menafsirkan ulang seluruh isi kontrak, ataupun menentukan apakah pertimbangan hukum pengadilan asing lebih atau kurang meyakinkan. Kewenangan hakim dibatasi pada pemeriksaan persyaratan pengakuan dan pelaksanaan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pembentukan model ini harus disertai pengaturan yang jelas mengenai kompetensi pengadilan, tata cara pengajuan permohonan, ruang lingkup keberatan, upaya hukum, serta prosedur pelaksanaan putusan. Tanpa landasan hukum tersebut, Model Uji Terbatas Berlapis tetap berkedudukan sebagai usulan akademik yang memerlukan pembentukan norma hukum positif.

Penutup

Pengaturan Pasal 436 Rv masih mempertahankan kendali nasional terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing, tetapi belum menyediakan mekanisme umum yang secara sistematis mengatur pemeriksaan terbatas terhadap permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut. Konvensi Den Haag 2005 dan Konvensi Den Haag 2019 menawarkan dua pendekatan yang berbeda, tetapi memiliki prinsip yang dapat dipertemukan, yaitu pembatasan pemeriksaan terhadap pokok perkara, pengujian dasar yurisdiksi, perlindungan terhadap keadilan prosedural, serta penetapan alasan penolakan yang terukur. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Model Uji Terbatas Berlapis dirumuskan sebagai kerangka pemeriksaan yang menempatkan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing dalam tahapan yang sistematis, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi pembaruan hukum acara perdata Indonesia, khususnya dalam membangun mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan kedaulatan hukum nasional. Namun, penerapannya tetap memerlukan pengaturan secara tegas dalam undang-undang dan tidak dapat diperlakukan sebagai mekanisme eksekusi yang telah tersedia dalam hukum positif Indonesia.

Referensi

[1] D. R. Himmah and J. G. Wibisono, “Recognition and Enforcement of Foreign Court Judgments in Civil and Commercial Matters: An Indonesian Private International Law Perspective,” Indonesian Journal of International Law, vol. 20, no. 3, pp. 537–564, 2023, doi: 10.17304/ijil.vol20.3.5.

[2] Reglement op de Rechtsvordering (Rv), “Staatsblad 1847 No. 52 jo. Staatsblad 1849 No. 63,” Reglemen Acara Perdata, p. Pasal 436, hlm. 71, [Online]. Available: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/undang-undang/rv_reglement op de rechtvordering.pdf

[3] C. Memi, “Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional,” Era Hukum, vol. 1, no. 2, pp. 93–105, 1994, [Online]. Available: https://journal.untar.ac.id/ index.php/hukum/article/view/5124

[4] V. Orchita, F. X. J. Priyono, and N. Trihastuti, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia Studi Loan Agreement antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S (Denmark),” Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 4, pp. 1–19, 2016, doi: 10.14710/dlj.2016.13766.

[5] M. S. I. Chorun Nissa , Miftahul Azhari, M. Zaki Mubaok, M. Rafli Tri Arta, “Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,” Journal of Innovative and Creativity (Joecy), vol. 6, no. 2, pp. 46845–46851, 2026, doi: 10.31004/joecy.v6i2.14000.

[6] A. Kusumadara, “Kewenangan Pengadilan Yang Dipilih Dalam Klausula Pilihan Pengadilan: Tinjauan Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia,” Veritas et Justitia, vol. 11, no. 2, pp. 349–374, 2026, doi: 10.25123/vej.v11i2.9492.

[7] DPR RI – Parlementaria, “RUU HPI Didesain Guna Jadi Payung Hukum Kuat dalam Tangani Perkara Perdata Lintas Negara,” 8 September 2026. [Online]. Available: https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/68892

[8] Hague Conference on Private International Law, “CONVENTION ON CHOICE OF COURT AGREEMENTS,” Hague Conference on Private International Law (HCCH), vol. 1, no. 37, 2005.

[9] Hague Conference on Private International Law (HCCH), “CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS,” Hague Conference on Private International Law (HCCH), vol. 113, pp. 772–783, 2019, doi: 10.1017/ajil.2019.53.

[10] Hague Conference on Private International Law (HCCH), “Indonesia becomes 94th Member of the HCCH,” 11 Agustus 2026, 2026. [Online]. Available: https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=1163

[11] D. R. Himmah, “Konvensi Putusan Pengadilan Asing Den Haag 2019: Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia,” Mimbar Hukum, vol. 34, no. 2, pp. 618–648, 2022, doi: 10.22146/mh.v34i2.3485.